DPRD Loteng Godog Revisi Perda Tentang Pemerintahan Desa

- Kontributor

Selasa, 23 April 2024 - 06:04

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketikjari.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah saat ini sedang menggodok revisi peraturan daerah (Perda) tentang pemerintahan desa.

Bahkan, saat ini rancangan peraturan daerah (Ranperda) pemerintahan desa ini sudah masuk tahapan fasilitasi oleh Pemprov NTB.

Namun, dengan disahkannya perubahan atas undang- undang Desa oleh DPR RI maka target penyelesaian revisi Perda ini bisa berdampak.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pasalnya, dari Panitia Khusus (Pansus) DPRD Lombok Tengah berencana akan langsung mengakomodir point perubahan dalam undang- undang desa yang baru tersebut dalam revisi Perda pemerintahan desa ini.

Baca Juga :  Di Buka Sekda : Perangkat Desa Di Lombok Tengah Dibekali Ilmu Jurnalistik

Sebelumnya, dalam revisi perda ini masa jabatan kepala desa (Kades) masih tetap mengacu pada regulasi lama, yakni tetap enam tahun.

Namun, dalam perubahan undang-undang desa masa jabatan kades ada delapan tahun.

Dari Pansus saat itu tetap mengacu pada aturan enam tahun karena saat pembahasan Ranperda ini undang-undang desa terbaru masih belum disahkan.Hanya saja,nantinya setelah tahapan fasilitasi ini selesai maka akan dibahas kembali untuk mengakomodir poin perubahan dalam undang- undang Desa tersebut.

“Ranperda pemerintahan desa ini masih pada tahapan fasilitasi oleh Pemprov NTB, setelah itu baru kami bahas lagi. Terkait masa perpanjangan baru-baru ini, kami tidak menutup kemungkinan untuk sekaligus melakukan perubahannya,” kata Andi Mardan, belum lama ini.

Baca Juga :  Pathul Bahri Kumpulkan PAC Gerindra se-Pulau Lombok, Instruksikan Kejar Menang Sekali Putaran di Pilpres dan Pilih Rannya di Pileg DPR RI

Politikus Demokrat itu menegaskan bahwa sebelumnya memang di Ranperda pemerintahan desa ini masa jabatan kades masih enam tahun.

Namun, dengan adanya perubahan undang-undang menjadi delapan tahun ini maka secara otomatis harus juga diakomodir ke depannya.

“Jadi di Ranperda yang saat ini masih pada tahap fasilitasi Pemprov NTB ini masa jabatan kades masih enam tahun. Tapi setelah fasilitasi selesai akan kami bahas lagi makanya bisa jadi dalam Perda Pemerintahan Desa ini nantinya masa jabatan kades langsung kami akomodir yang delapan tahun,” ujar Sekretaris DPD Demokrat NTB itu.

Berita Terkait

Sekretariat DPRD Lombok Tengah Expose Alat Kelengkapan Dewan, Ini Nama Ketua Komisi dan Badan
Ketua DPRD Lombok Tengah Hadiri Penutupan TMMD ke-130, Pangdam Apresiasi Keberhasilan Pembangunan Desa
Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah Lalu Muhamad Akhyar Turun ke Lapangan, Hadir Membantu dan Mendengar Aspirasi Masyarakat
Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah Lalu Muhamad Akhyar Serap Aspirasi Warga,Fasilitas Posyandu Modal UMKM hingga Pengangkut Sampah Jadi Usulan
DPC Gerindra Lombok Tengah Turun Langsung Gerakkan Program ASRI, Dimulai dari Pantai Kuta
Reses di Desa Kelebuh, Lalu Abdusahid Serap Aspirasi Warga Bersama Kades Terpilih
Ketua DPRD Lombok Tengah Bersama Bupati dan Kapolresta Pantau Langsung Pelaksanaan Pilkades Serentak 2026
Reses DPRD Lombok Tengah Dimulai 27 Oktober, Anggota Dewan Turun ke Dapil Serap Aspirasi Masyarakat

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 20:22

Karutan Praya Pantau Langsung Lingkungan dan Kesehatan Warga Binaan, Antisipasi Musim Penghujan

Rabu, 28 Oktober 2026 - 08:39

Polresta Lombok Tengah Terjunkan 1.112 Personel Gabungan Amankan Pilkades Serentak 2026

Jumat, 25 September 2026 - 08:31

Kajari Lombok Tengah Buka Ruang Komunikasi dengan Pers,Materi Penyidikan Tetap Terbatas

Selasa, 22 September 2026 - 12:11

Bupati Pathul Terima Silaturahmi Karutan Praya, Perkuat Sinergi Pemasyarakatan

Selasa, 8 September 2026 - 19:33

Perkuat Deteksi Dini, Rutan Praya Gelar Razia Kamar Hunian

Kamis, 3 September 2026 - 12:12

Hari Kedua Pencarian, Nelayan Hilang di Perairan Areguling Ditemukan Meninggal Dunia

Kamis, 3 September 2026 - 12:01

Satpol PP Lombok Tengah Tertibkan Aktivitas Konsumsi Tuak di Sejumlah Lokasi Praya

Selasa, 25 Agustus 2026 - 22:31

ITDC Koordinasikan Dukungan BUMN dan Ekosistem The Mandalika untuk Pemulihan Kampung Adat Sade

Berita Terbaru