Ketikjari.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Senin (15/6/2026).
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah, H. Lalu Ramdan, S.Ag, dan dihadiri Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para anggota DPRD, Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah tamu undangan lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Ketua DPRD H. Lalu Ramdan menegaskan bahwa penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Melalui forum tersebut, DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan dan penggunaan anggaran daerah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama satu tahun anggaran.
“Pemandangan umum fraksi merupakan bentuk evaluasi dan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD yang telah berjalan. Selain itu, forum ini juga menjadi ruang bagi fraksi-fraksi untuk memberikan masukan konstruktif demi peningkatan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik,” ujar Ketua DPRD.
Pada kesempatan tersebut, seluruh fraksi DPRD secara bergantian menyampaikan pandangan umum mereka terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Berbagai apresiasi disampaikan atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang dinilai berhasil mempertahankan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta melaksanakan sejumlah program pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Meski demikian, fraksi-fraksi juga memberikan sejumlah catatan strategis yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Beberapa fraksi menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penggalian potensi-potensi pendapatan baru yang dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Selain itu, diperlukan langkah-langkah inovatif dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah tanpa membebani masyarakat.
Aspek pengelolaan belanja daerah juga menjadi perhatian dalam pemandangan umum fraksi-fraksi. DPRD mendorong agar penggunaan anggaran dapat semakin efektif, efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Fraksi-fraksi menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara belanja operasional dan belanja pembangunan agar program prioritas daerah dapat terlaksana secara optimal.
Di sektor pembangunan, fraksi-fraksi meminta pemerintah daerah untuk terus memperhatikan pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah pedesaan. Infrastruktur jalan, irigasi, fasilitas pendidikan, dan sarana kesehatan dinilai masih memerlukan peningkatan guna mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi salah satu sorotan utama. DPRD berharap seluruh perangkat daerah terus melakukan inovasi pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kehadiran pemerintah.
Fraksi-fraksi juga menyoroti pentingnya penguatan program-program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan sektor-sektor unggulan daerah yang mampu menciptakan lapangan kerja.
Rapat Paripurna berlangsung dalam suasana tertib dan penuh semangat kebersamaan. Seluruh pandangan, masukan, dan rekomendasi yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menyusun jawaban atas pemandangan umum tersebut sekaligus sebagai evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.
Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 ini, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah diharapkan dapat terus memperkuat sinergi dan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah.
#sekretariatdprdlomboktengah
