Kesadaran Besama Kunci Penanganan Konflik di Kabupaten Bima

- Kontributor

Selasa, 4 Maret 2025 - 06:55

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketikjari.com- Forum Pemuda Pemerhati Sosial (FPPS) NTB menggelar dialog penanganan konflik di Kabupaten Bima, Jumat (28/2/2025). Kegiatan dialog berlangsung di Aula PGRI Cabang Kabupaten Bima.

Peserta dialog sebanyak 200 orang dari sejumlah elemen masyarakat dan institusi terkait. Hadir dalam kesempatan itu, Kepala Badan Kesbangpoldagri Kabupaten Bima, Drs Syahrul M.Si, Kasat Binmas Polres Bima, Iptu Sumardin, Danposramil Belo, Mukhtar, perwakilan kepala desa di Kabupaten Bima, perwakilan Babinsa, serta pengurus FPPS NTB.

Ketua pelaksana kegiatan Fikriyadin mengatakan, di Kabupaten Bima sering terjadi konflik sosial sehingga bisa berdampak pada sejumlah sektor. Dia berharap dialog ini bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat sehingga tidak terlibat konflik.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kegiatan ini diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan bisa menghasilkan solusi dalam penangan konflik yang sering terjadi di Bima,” katanya dalam sambutan.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Kesbangpoldagri Kabupaten Bima, Syahrul menegaskan tidak semua orang menginginkan terjadinya konflik, namun kadangkala kondisi itu tidak bisa dihindari karena adanya perbedaan pandangan atau kepentingan.

“Konflik sosial ini dipicu dari berbagai macam latar belakang baik konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan maupun masyarakat dengan masyarakat dalam desa yang bertetangga,” paparnya.

Baca Juga :  Polres Loteng Amankan Tiga Terduga Pelaku Narkotika

Menurut Kaban, konflik yang terjadi selama ini masih dapat diredam oleh pemerintah dan aparat keamanan. Termasuk konflik etnis juga pernah terjadi di Kabupaten Bima seperti, konflik antara warga Sumba yang bermukim di Desa Tente dengan warga lokal. Maka dari itu, penanganan konflik merupakan tanggung jawab bersama. Seringkali munculnya konflik berawal dari kenakalan remaja sehingga meluas melibatkan masyarakat.

“Dalam penanganan sosial di wilayah Bima perlu ada kedewasaan dan dilakukan mediasi sehingga ada solusi terbaik,” tegasnya.

Danposramil Belo, Serka Mukhtar menambahkan pada dasarnya konflik di desa seringkali dipicu karena kenakalan remaja, sehingga perlu peran serta masyarakat untuk membimbing anaknya serta ikut mengawasi anaknya.

“Kemudian tidak adanya kontrol dari orangtua termasuk sering keluar malam. Kemudian bergaul dan berteman dengan kelompok kriminal smpai dengan dampak dari ketergantungan narkoba,” ujarnya.

Ditambahkannya, konflik di desa lebih banyak melibatkan siswa. Kemudian masalah tersebut juga berimbas ke kampung sampai pada aksi pemblokiran jalan.

“Perlu adanya penegakan hukum yang jelas terhadap para pelaku. Sehingga tidak menimbulkan persepsi di masyarakat terhadap ketidaktegasan aparat keamanan,” ungkapnya.

Baca Juga :  Berikan Rasa Aman dan Nyaman : Kapolres dan Dandim Turun Patroli Malam Hari

Kasat Binmas Polres Bima, Iptu Sumardin menuturkan untuk penanganan konflik sudah sering dilakukan aparat keamanan. Misalnya, terkait konflik antara Desa roka dan Desa Runggu Kecamatan Belo. Konflik yang sering terjadi di Bima lebih banyak konflik antara individu, konflik dalam keluarga serta konflik dalam kelompok atau komunitas.

“Kemudian juga ada konflik antar etnis yang melibatkan antara kelompok etnis Sumba yang ada di Bima dengan warga lokal. Konflik tersebut cepat diredam karena adanya komunikasi yang baik,” bebernya.

Ditambahkan Camat Belo, Ruyani perlu upaya serius dalam melakukan pemberantasan Narkoba dan miras di tengah masyarakat karena seringkali memicu terjadinya konflik.

“Bahwa langkah antispasi dalam mencegah konflik pihaknya berharap agar aparat keamanan dapat memberikan pengamanan terhadap kegiatan sosial seperti acara hiburan,” katanya.

Selain itu, kata dia, perlu adanya penertiban masyarakat yang sering membawa senjata tajam atau senpi rakitan yang ada setiap desa.

“Serta perlu adanya penertiban terhadap aset daerah, jangan sampai ada aset milik daerah dikelola secara pribadi atau dijual belikan oleh oknum pejabat. Sebab dapat memicu adanya konflik dengan masyarakat,” sentilnya.

Berita Terkait

Kejari Loteng Gelar Sosialisasi Anti Korupsi Kepada Para Kepala Sekolah Se Lombok Tengah 
Ketua Pembina Yarsi NTB Diduga Gelapkan Uang Pajak Hingga  3,1 Miliar,Ratusan Massa Gelar Aksi didepan Kantor Yayasan RSI NTB
Demo Disnaker Mataram,Ratusan Karyawan Tuntut Hapus Potongan Infaq Karyawan Yayasan RSI dan Bayar Hak Pekerja
Gedor Yarsi Mataram,Aliansi masyarakat NTB peduli Minta Ketua Yayasan RSI Dicopot
Konflik Yayasan RSI NTB dan Kontraktor,Pakar Hukum : Putusan Harus Dilaksanakan
Berikan Rasa Aman dan Nyaman : Kapolres dan Dandim Turun Patroli Malam Hari
Aset Terancam Dieksekusi,Ketua Yayasan RSI NTB Diduga “Ngemplang” Bayar Tunggakan Kontraktor 2,7 M
Polres Amankan Keberangkatan 393 Calon Jamaah Haji Kloter 02 Lombok Tengah

Berita Terkait

Selasa, 15 Juli 2025 - 11:52

Pengosongan Lapak ilegal Tanjung Aan Berjalan Lancar

Senin, 7 Juli 2025 - 01:33

Bupati Bersama Wabup Resmikan Jembatan Masmirah Bangkit

Jumat, 4 Juli 2025 - 14:15

PDAM TIARA Lombok Tengah Kembali Raih BUMD AWARD 2025

Kamis, 3 Juli 2025 - 09:36

Bandara Lombok Buka Rute Baru Lombok Ke Labuhan Bajo Dengan Pesawat Wings Air

Kamis, 3 Juli 2025 - 02:29

MGPA dan ITDC Gelar Audiensi dengan BPS NTB:Bahas Pertumbuhan Ekonomi Dampak Event The Mandalika

Kamis, 26 Juni 2025 - 03:31

Revisi UU TNI Dinilai Strategis,Gempar NTB Soroti Dorong Pengembangan Alusista Canggih

Kamis, 26 Juni 2025 - 03:23

Soal Revisi UU TNI, Ketua GMP-RI NTB: Harus Kuat, Tapi Tetap Netral

Kamis, 26 Juni 2025 - 03:18

Revisi UU TNI,Ketua Sasak Nusantara: Penempatan TNI Aktif Harus Selektif dan Sesuai Konstitusi

Berita Terbaru

Pariwisata

Pengosongan Lapak ilegal Tanjung Aan Berjalan Lancar

Selasa, 15 Jul 2025 - 11:52