Komisi Kejaksaan RI Apresiasi Kinerja Kejari Lombok Tengah dalam Verifikasi Penghargaan Berprestasi 2025

Ketikjari.com — Kejaksaan Negeri Lombok Tengah menerima kunjungan kerja rombongan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) pada Kamis, 27 November 2025.

Agenda ini digelar dalam rangka verifikasi dan validasi terhadap jaksa dan pegawai yang diusulkan menerima penghargaan atas prestasi kinerja di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

Kedatangan tim Komisi Kejaksaan RI disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Dr.Putri Ayu Wulandari, S.H.,M.H. Turut mendampingi jajaran struktural Kejari Lombok Tengah, yakni:

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

• I Made Juri Imanu, S.H., M.H. – Kepala Seksi Intelijen
• Fajar Said, S.H., LL.M. – Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
• Rika Ekayanti, S.H., M.H. – Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

Adapun jajaran Komisi Kejaksaan RI yang hadir meliputi:

1. Dr. Drs. Muhammad Yusuf, S.H., M.H. – Anggota Komisi Kejaksaan RI
2. Dr. Heffinur, S.H., M.Hum. – Anggota Komisi Kejaksaan RI
3. Cipta Laksana, S.H. – Staf Sekretariat Komisi Kejaksaan RI
4. Agung Prasetyo, S.H. – Staf Sekretariat Komisi Kejaksaan RI

Kunjungan ini menjadi momen penting bagi Komisi Kejaksaan RI untuk memastikan bahwa proses penilaian calon penerima penghargaan dilaksanakan secara objektif, akuntabel, dan sesuai mekanisme yang berlaku. Verifikasi meliputi penilaian rekam jejak, integritas, serta kontribusi nyata jaksa dan pegawai dalam menjalankan tugas kedinasan.

Dalam kesempatan tersebut, Kajari Lombok Tengah menyampaikan apresiasinya atas perhatian dan dukungan Komisi Kejaksaan RI. Ia menegaskan bahwa kegiatan seperti ini menjadi dorongan penting bagi Kejaksaan Negeri Lombok Tengah untuk terus meningkatkan kualitas kerja, disiplin, dan layanan hukum kepada masyarakat.

Kegiatan berlangsung dalam suasana komunikatif, ditutup dengan diskusi mengenai upaya peningkatan kinerja, integritas, serta penguatan tata kelola di lingkungan kejaksaan.

Kunjungan kerja ini diharapkan semakin memperkuat profesionalisme aparat penegak hukum dan mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih berintegritas dan terpercaya.