Ketikjari.com — DPRD Kabupaten Lombok Tengah menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pembahasan dan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2026, Jumat (25/9/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah, H. Lalu Ramdan, S.Ag.,dan dihadiri Bupati Lombok Tengah H. Lalu Pathul Bahri, S.IP., M.AP., jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lombok Tengah.
Agenda rapat paripurna menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan dan penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Dalam rapat tersebut, DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain penyampaian laporan Banggar, rapat juga mengagendakan permintaan persetujuan DPRD, penyampaian pendapat akhir Kepala Daerah, serta penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
Pendapatan Daerah Naik Rp128,29 Miliar
Dalam laporan Badan Anggaran DPRD Lombok Tengah yang disampaikan Juru Bicara Banggar, Ferdian Elmansyah, S.IP., M.M., disebutkan bahwa target pendapatan daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 mengalami peningkatan.
Target pendapatan daerah bertambah sekitar Rp128,29 miliar, sehingga menjadi sekitar Rp2,619 triliun.
Perubahan tersebut menjadi bagian dari penyesuaian kemampuan keuangan daerah dengan kebutuhan pembiayaan program dan kegiatan pemerintahan serta pembangunan yang akan dilaksanakan hingga akhir tahun anggaran.
Banggar DPRD Lombok Tengah dalam pembahasannya memberikan perhatian terhadap upaya peningkatan pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD dinilai penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendapatan transfer.
Dalam Perubahan APBD 2026, target PAD mengalami peningkatan sekitar Rp67,43 miliar.
Peningkatan tersebut berasal dari beberapa komponen, antara lain pajak daerah, retribusi daerah, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Namun, Banggar menekankan bahwa peningkatan target PAD harus diikuti dengan strategi yang konkret, terukur dan dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait.
Salah satu langkah yang didorong adalah peningkatan kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.
Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi juga dinilai perlu terus diperkuat untuk mendukung sistem pendataan, pembayaran, pengawasan dan pelaporan penerimaan daerah.
Pemutakhiran basis data wajib pajak dan wajib retribusi juga menjadi bagian penting dalam upaya mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, pemerintah daerah diharapkan dapat mengetahui potensi penerimaan secara lebih tepat sekaligus meminimalkan potensi kebocoran.
Banggar juga mendorong pemerintah daerah agar terus melakukan pemetaan terhadap berbagai sumber pendapatan yang masih memiliki peluang untuk dioptimalkan.
Pendapatan Transfer Bertambah
Selain PAD, komponen pendapatan transfer juga mengalami peningkatan dalam Perubahan APBD 2026.
Berdasarkan laporan Banggar, pendapatan transfer bertambah sekitar Rp78,25 miliar.
Tambahan pendapatan tersebut diharapkan dapat dikelola secara efektif dan diarahkan untuk membiayai program-program prioritas daerah.
Banggar menekankan bahwa setiap tambahan kemampuan fiskal harus memberikan dampak yang jelas terhadap masyarakat. Karena itu, pengalokasian anggaran perlu memperhatikan skala prioritas, kebutuhan pelayanan dasar, serta program pembangunan yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.
Pengelolaan anggaran juga diharapkan tetap mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.
DPRD melalui fungsi anggaran akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD agar penggunaan anggaran benar-benar sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati bersama.
Bupati Sampaikan Pendapat Akhir
Setelah laporan Badan Anggaran disampaikan, agenda dilanjutkan dengan permintaan persetujuan DPRD terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2026.
Selanjutnya, Bupati Lombok Tengah H. Lalu Pathul Bahri, S.IP., M.AP., menyampaikan Pendapat Akhir Kepala Daerah atas persetujuan bersama terhadap Perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2026.
Dalam tahapan tersebut, Pemerintah Daerah dan DPRD menunjukkan komitmen bersama untuk memastikan kebijakan anggaran yang telah dibahas dapat menjadi instrumen dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Persetujuan bersama terhadap Perubahan APBD juga menjadi bentuk kesepakatan antara legislatif dan eksekutif dalam menentukan arah pengelolaan keuangan daerah sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2026.
Ditandatangani Bersama
Setelah penyampaian pendapat akhir Kepala Daerah, rapat paripurna dilanjutkan dengan agenda penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara DPRD Kabupaten Lombok Tengah dan Pemerintah Daerah terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Penandatanganan tersebut menandai berakhirnya proses pembahasan Perubahan APBD 2026 antara DPRD dan Pemerintah Daerah pada tahap persetujuan bersama.
Selanjutnya, sesuai dengan tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dokumen Perubahan APBD akan memasuki proses berikutnya sebelum ditetapkan dan dilaksanakan sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah.
Dengan disepakatinya Perubahan APBD 2026, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah diharapkan dapat menjaga konsistensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
Khususnya, anggaran yang tersedia diharapkan mampu mendukung peningkatan pelayanan publik, pembangunan daerah, penguatan perekonomian masyarakat serta berbagai program prioritas yang menjadi kebutuhan Kabupaten Lombok Tengah.
Rapat paripurna tersebut sekaligus memperlihatkan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan daerah.
Melalui proses pembahasan yang dilakukan bersama, kebijakan anggaran diharapkan tidak hanya berorientasi pada aspek administrasi dan penyerapan anggaran, tetapi juga memberikan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Dengan demikian, Perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2026 diharapkan menjadi instrumen untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
#SekretariatDPRDLombokTengah
