Ketikjari.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Jawaban Kepala Daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2026.
Rapat paripurna yang berlangsung pada Rabu (16/9/2026) tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 antara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan DPRD.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Muhammad Akhyar, S.Sos. Hadir dalam rapat tersebut Bupati Lombok Tengah H. Lalu Pathul Bahri, S.IP., M.AP.,bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, pimpinan dan anggota DPRD serta unsur terkait lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam rapat tersebut, Bupati Lombok Tengah menyampaikan jawaban dan penjelasan Pemerintah Daerah atas berbagai pandangan umum yang sebelumnya disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Pemandangan umum fraksi sebelumnya memuat sejumlah pandangan, pertanyaan, saran dan masukan yang berkaitan dengan arah kebijakan anggaran, peningkatan pendapatan daerah, efisiensi belanja, pembangunan infrastruktur, pengembangan sektor pariwisata hingga upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Melalui jawaban kepala daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memberikan penjelasan terhadap sejumlah isu yang menjadi perhatian DPRD dalam pembahasan perubahan APBD.
Efisiensi dan Rasionalisasi Belanja Daerah
Salah satu poin yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berkaitan dengan kebijakan efisiensi dan rasionalisasi belanja daerah.
Pemerintah daerah menyampaikan bahwa efisiensi anggaran terus dilakukan dengan mengutamakan belanja yang memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Rasionalisasi belanja diarahkan agar penggunaan anggaran tetap memperhatikan program yang produktif, mendesak dan menjadi prioritas daerah.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan keterbatasan ruang fiskal dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perubahan APBD.
Dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD 2026, pemerintah daerah juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah komponen pendapatan dan belanja berdasarkan kondisi serta perkembangan yang terjadi.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Berdasarkan penjelasan pemerintah daerah, target PAD dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 mengalami peningkatan sebesar Rp67,43 miliar.
Peningkatan tersebut salah satunya berasal dari kenaikan target pajak daerah yang mencapai Rp62,17 miliar.
Peningkatan target pendapatan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam struktur perubahan APBD karena berkaitan dengan kemampuan daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Pemerintah daerah menyampaikan bahwa optimalisasi pendapatan akan terus dilakukan dengan tetap memperhatikan potensi yang dimiliki Kabupaten Lombok Tengah.
Penambahan Anggaran untuk Infrastruktur Jalan
Dalam jawaban terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD, pembangunan infrastruktur jalan juga menjadi salah satu agenda yang mendapat perhatian.
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan adanya penambahan pagu belanja modal jalan sebesar Rp73,06 miliar dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Penambahan anggaran tersebut diarahkan untuk menangani ruas-ruas jalan yang memiliki tingkat kerusakan tinggi.
Selain memperhatikan kondisi kerusakan jalan, penanganan infrastruktur juga diarahkan untuk mendukung konektivitas sentra produksi pertanian serta meningkatkan aksesibilitas kegiatan ekonomi masyarakat.
Dengan demikian, pembangunan dan peningkatan kualitas jalan tidak hanya diarahkan untuk memperbaiki kondisi fisik infrastruktur, tetapi juga mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi hasil produksi.
Dalam perencanaan yang disampaikan pemerintah daerah, penanganan jalan tersebut direncanakan mencakup kurang lebih 25 kilometer.
Pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu komponen belanja modal yang mendapat perhatian dalam perubahan anggaran karena keberadaan infrastruktur yang memadai berkaitan dengan konektivitas antarwilayah serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Pariwisata dan KEK Mandalika
Sektor pariwisata juga menjadi bagian yang mendapat perhatian dalam penyampaian jawaban kepala daerah.
Kabupaten Lombok Tengah memiliki kawasan pariwisata strategis, termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang menjadi salah satu pusat kegiatan pariwisata dan ekonomi di daerah.
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan bahwa pertumbuhan sektor pariwisata perlu memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat lokal.
Upaya tersebut diarahkan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), peningkatan keterlibatan tenaga kerja lokal, penguatan produk ekonomi kreatif serta pengembangan desa-desa wisata yang menjadi penyangga kawasan KEK Mandalika.
Pemerintah daerah mendorong agar keberadaan kawasan pariwisata dapat memberikan ruang bagi masyarakat sekitar untuk mengambil bagian dalam aktivitas ekonomi yang tumbuh seiring perkembangan sektor pariwisata.
Pemberdayaan UMKM menjadi salah satu instrumen yang didorong untuk memperkuat keterlibatan masyarakat lokal dalam rantai ekonomi pariwisata.
Selain itu, peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal juga menjadi bagian dari upaya agar kebutuhan tenaga kerja di sektor pariwisata dapat semakin banyak dipenuhi oleh masyarakat daerah.
Pengembangan produk ekonomi kreatif juga diarahkan untuk memperkuat potensi lokal sehingga produk masyarakat dapat menjadi bagian dari aktivitas ekonomi pariwisata.
Sementara itu, pengembangan desa wisata penyangga KEK Mandalika diarahkan untuk memperluas manfaat kegiatan pariwisata hingga ke wilayah sekitar kawasan utama.
Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi
Penyampaian jawaban kepala daerah dalam rapat paripurna tersebut merupakan tahapan lanjutan setelah fraksi-fraksi DPRD menyampaikan pemandangan umum terhadap Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD 2026.
Dalam forum tersebut, Bupati Lalu Pathul Bahri memberikan tanggapan terhadap berbagai hal yang menjadi perhatian masing-masing fraksi.
Jawaban tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif sebelum Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut.
Pembahasan perubahan APBD dilakukan untuk memastikan berbagai program dan kegiatan yang tercantum dalam rancangan perubahan anggaran dapat dibahas berdasarkan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan pembangunan.
Melalui pembahasan tersebut, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melakukan pendalaman terhadap struktur pendapatan, belanja maupun berbagai program yang akan dilaksanakan dalam sisa tahun anggaran 2026.
Selanjutnya Dibahas Badan Anggaran
Setelah penyampaian jawaban kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD, tahapan pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 akan dilanjutkan melalui pembahasan di Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Pembahasan tersebut akan menjadi ruang untuk melakukan pendalaman terhadap berbagai substansi yang terdapat dalam Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD.
Sejumlah kebijakan yang telah disampaikan pemerintah daerah, termasuk efisiensi anggaran, peningkatan PAD, penambahan belanja modal jalan serta kebijakan pengembangan sektor pariwisata, selanjutnya menjadi bagian dari proses pembahasan antara DPRD dan pemerintah daerah.
Tahapan tersebut merupakan bagian dari rangkaian pembahasan Perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2026 sebelum ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rapat paripurna DPRD Kabupaten Lombok Tengah pada Rabu (16/9/2026) tersebut sekaligus memperlihatkan berlanjutnya proses pembahasan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terhadap arah kebijakan anggaran perubahan tahun 2026, dengan sejumlah sektor seperti pendapatan daerah, infrastruktur dan pariwisata menjadi bagian dari materi yang dibahas.
#SekretariatDPRDLombokTengah
#DPRDLombokTengah
#ParlemenHub
