Hari ini Komisi IV DPRD NTB Jajak Pendapat dengan Komisi III DPRD dan Baperinda Loteng

- Kontributor

Rabu, 11 Oktober 2023 - 09:00

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LOTENG – Rombongan Komisi IV DPRD NTB yang membidangi Infrastruktur dan pembangunan,lakukan jajak pendapat dengan Komisi III DPRD Lombok Tengah (Loteng) dan Baperinda.Kamis (11/10).

Rombongan Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaedah,Ketua Komisi IV DPRD NTB H. Puaddi FT beserta anggota DPRD NTB disambut Ketua Komisi III DPRD Loteng H. Muhalip 

Dalam paparannya Kepala Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperinda) Loteng, Lalu Wiranata mengatakan, saat ini Loteng terus menutupi beberapa kekurangan,mengingat Loteng sebagai pusat perhatian dunia, setelah terbangunnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Desa Kuta Kecamatan Pujut Loteng.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Di KEK sendiri lanjutnya, ada sekitar 2000 lebih program sudah dan sedang dikerjakan yang menelan anggaran kurang lebih Rp 10 Triliun.

Untuk menunjang kemajuan di KEK Mandalika, pihaknya terus berupa pembangunan yang tidak bisa dianggarkan lewat APBD Loteng, bisa didanai lewat anggaran provinsi dan pusat.

“Pembangunan yang tidak bisa dikerjakan daerah, kita sudah berusaha biar bisa ditangani provinsi dan pusat,” ungkapnya.

Peningkatan pembangunan seperti infrastruktur untuk jalur Mantang Praya,Praya Barat jalur Selong Blanak tembus Lobar untuk bisa dianggarkan lewat dana Provinsi.

Selanjutnya jalur Sintung,Bunjerok dan Puyung, sedang diusahakan statusnya jadi jalur Nasional,mengingat jalur tersebut,penghubung ke jalur Nasional.Selanjutnya, peningkatan pembangunan irigasi, beberapa titik yang lokasinya masuk di wilayah Provinsi dan nasional, irigasi yang ada dan yang belum ada, juga sudah diusulkan, termasuk sumber mata air.

“Cakupan sumber mata air di PDAM Loteng, baru 60 persen bisa dinikmati masyarakat, ada tiga mata air di Utara, seperti sumber mata air pemasir dan Danau Biru, itu wilayahnya masuk Provinsi, dan selama ini sumber mata air yang bersumber dari dua lokasi tersebut, hanya bisa dinikmati masyarakat Lobar, makanya kita sudah minta untuk dibangunkan saluran ke Loteng, mengingat bukit bukit yang kita miliki sudah banyak dikeruk untuk proyek skala nasional, dan itu juga berpengaruh terhadap sumber mata air, khususnya di selatan hilang,” paparnya panjang.

Sedangkan untuk RTLH, selama ini dianggarkan dewan pusat dan sudah ia minta di Provinsi, namun sampai saat ini belum ada jawaban.

Sementara itu HM. Bintang fraksi PKS meminta, agar jalur jalur penghubung Kabupaten, Jalur Ungga Praya Barat Daya Loteng dengan Lobar, ditingkatkan statusnya jadi jalur Provinsi. Demikian juga dengan jalur yang lain.

Selain itu, jalur jalur Kabupaten ataupun desa yang sudah rusak oleh proyek Nasional, untuk bisa disiasati anggaran perbaikan, agar itu tidak kadi beban daerah.

Baca Juga :  Raker Fungsi Pengawasan,Komisi 2 DPRD Lombok Tengah Hadirkan BKAD

Sementara itu anggota komisi IIi H. Ahkam mengkritik, apa yang di agungkan seperti pariwisata yang saat ini jadi program unggulan, tidak sejalan dengan anggaran, semestinya jika itu jadi program unggulan, Provinsi harus menggelontorkan anggaran demi mendukung program tersebut.

Selanjutnya kebutuhan Air untuk petani, setalah diambil Provinsi, keberadaan irigasi di Gede Bongoh 1 dan 2, tidak pernah direhab, padahal kondisinya memprihatinkan, termasuk Embung Sade menuju Grintuk, tidak pernah disentuh

 “Kita butuh perhatian pemerintah provinsi, sebab tiga lokasi tersebut tidak lagi jadi tanggungjawab daerah namun Provinsi,” katanya. 

“Kami butuh sinergitas, terkhusus anggota dewan asal Loteng, untuk fokus terhadap kebutuhan Loteng, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Loteng,” sambung Politikus PKB ini.

Senada dikatakan Mahruf dari fraksi PKS, setelah pembangunan skala Nasional di KEK Mandalika, masyarakat Pujut setiap tahunnya selalu jadi langganan Banjar, dan itu disebabkan bukit dan gunung gunung sudah habis.

Selain itu, pihak ITDC tidak pernah berkoordinasi jika melakukan pengerukan, seolah olah ITDC tidak menghargai adat dan istiadat masyarakat.

 “Kami mendukung program pemerintah, tapi mari hormati adat kami, atas kecerobohan pihak ITDC, masyarakat Pujut setiap tahun selalu jadi langganan banjir, di sebabkan gunung gunung dan bukit sudah habis di kruk,” Kesalnya.

“Kita harus bangun sinergitas demi kemajuan daerah, apalagi Loteng sebagai Kabupaten pusat kegiatan nasional dan internasional. Silahkan apapun hasilnya, nanti kita akan kolaborasi,” kata ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaedah.

Sementara itu,Ketua komisi IV DPRD NTB H. Puaddi FT politikus Golkar mengatakan, atas apa yang dikatakan Mahruf fraksi PKS, itu benar adanya, sebab sering kali ia baca di sejumlah media, Pujut sering banjir.

Semestinya ITDC dalam melakukan aktivitas seperti mengeruk gunung atau bukit, tidak berkoordinasi, seolah olah tidak ada toleransi. “Persoalan ini kita akan suarakan, mengingat ITDC langsung intervensi di pusat,” janjinya.

Selanjutnya masalah embung Sade, nanti akan disampaikan ke pihak BWS, sedangkan untuk irigasi di Gede Bongoh 1 dan 2, yang sudah masuk ramah Provinsi, itu nantinya akan disampaikan.

Selanjutnya, persoalan yang disampaikan Bapeda, pihaknya mendorong pemda Loteng untuk membuat regulasi dan peningkatan status jalan. “Silahkan fokus ke rancangan peningkatan status jalan, sebab selama ini, laporan terkait keluhan pemda belum ia terima,” ujarnya.

Bukan hanya itu saja, untuk memaksimalkan fungsi terminal TRenteng, terutama masalah infrastruktur, akan di siasati lewat Pokir dewan.

Sementara itu HL. Pelita Putra politikus PKB, saat ini Epicentrum NTB ada di Loteng. Ada beberapa usulan yang harus diwacanakan oleh pemda Loteng.

Baca Juga :  Komisi II DPRD Lombok Tengah Terima Hearing LSM Laskar NTB

Misalnya Loteng bagian selatan khususnya di KEK Mandalika, itu dijadikan pusat ekonomi, sedangkan di utara yang memiliki kekayaan alam, itu harus dimanfaatkan. Sehingga semua kebutuhan perekonomian di selatan, bahan pokoknya dari utara.

“Sebenarnya kita punya potensi besar, cuman belum maksimal, mohon itu di rancang, kami siap mensuport,” pintanya.

Selanjutnya peningkatan jalan itu sangat penting, semua zona di Loteng harus diupayakan. Diakuinya DPRD NTB tahun 2019 silam, pernah membentuk Perda percepatan jalan.Namun sayangnya, waktu itu bisa terlaksana di tiga titik di Sumbawa.

Dikatakan, menempatkan anggaran untuk perluasan atau perbaikan hingga membuka jalan baru hotmix, di Loteng sering kali terbentur masalah lahan. Oleh karenanya, pihaknya mendorong pemda Loteng untuk membebaskan lahan terlebih dahulu, baru dewan NTB siap mengusulkan.

“Membebaskan lahan, itu tugasnya kabupaten, jika sudah di sediakan, kami siap untuk mengusulkan,” ungkapnya.

Sementara itu Politikus PDIP Ruslan Turmudzi mengaku, semua yang dikeluhkan, tentunya itu semua prioritas. Misalnya irigasi, semuanya akan dituntaskan setelah Meninting.

Sedangkan untuk embung, adanya aturan baru, di mana embung dibangun dengan konsep wisata, jadi penanganan banjir dan embung itu di desain harus indah.

Selanjutnya masalah jalan, pihaknya mengkritisi jalan jalan yang bagus sering kali menelan korban. Semestinya pemda Loteng menyusun keselamatan pengguna jalan, seperti memperbanyak rambu rambu dan lainnya. “Rambu rambu keselamatan juga penting harus dipikirkan, terutama di jalan jalan yang sudah di khotmix, guna melerai terjadinya kecelakaan,” Pintanya.

Ia menambahkan, banyak jalan-jalan di Loteng sudah selayaknya di tingkatkan, jalan jalan penghubung antar Kecamatan dan statusnya jalan Kabupaten, segera diusulkan jadi jalan Provinsi, termasuk jalan penghubung Kabupaten dengan Kabupaten lain, segera usulkan.

Sebab Pulau Lombok akan segera pisah, tinggal menunggu moratorium di cabut. “Kita tidak boleh ketinggalan, dan segera usulkan, bila Bapeda mengaku sudah mengusulkan lewat PUPR NTB, namun sampai saat ini kami belum Terima, dan jika mengusulkan lagi silahkan langsung saja masukkan ke kami, termasuk jalan strategis menuju bandara dan KEK, yakni jalur Batunyala Durian Muntung Gamang, yang panjangnya 18 kilo dan 2 jembatan, sebab untuk jalur Batunyala Sengkol statusnya sudah jadi jalan Provinsi dan sudah selesai di hotmix, maksud kami biar nyambung,” bebernya panjang.

Bukan hanya itu, pihaknya melihat Loteng hanya terfokus pada pemekaran Desa, tidak pernah berfikir pemekaran Kecamatan. Padahal Loteng sedang diwacanakan dimekarkan, termasuk di Kecamatan Kopang sedang diwacanakan jadi dua, yakni Kecamatan Kopang dan Wajegeseng. “Syaratnya sudah kita garap,” cetusnya.

Berita Terkait

DPRD Lombok Tengah Gelar Paripurna PAW, Muhammad Najib Daud Muhsin Resmi Dilantik Jadi Anggota Dewan
DPRD Lombok Tengah Tutup Masa Persidangan Kedua dan Buka Masa Sidang Ketiga 2025–2026
DPRD Kabupaten Lombok Tengah Apresiasi Kinerja Pemda 2025, Tegaskan Sejumlah Catatan Strategis dalam Rapat Paripurna
DPRD Lombok Tengah Setujui Ranperda Perubahan Susunan Perangkat Daerah
Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah Hadiri Halal Bihalal BAZNAS dan Pelepasan Calon Jemaah Haji
Komisi IV DPRD Lombok Tengah Konsultasi dengan OPD Bahas LKPJ Pelaksanaan APBD 2025
DPRD Tekankan Sinergi Pembangunan dalam Musrenbang RKPD Lombok Tengah 2027
DPRD Lombok Tengah Gelar Paripurna Penyampaian LKPJ APBD 2025,Dilanjutkan Halal Bihalal Idul Fitri

Berita Terkait

Rabu, 27 Mei 2026 - 07:24

Momentum Iduladha 1447 H,PDAM Lombok Tengah Tebar Kebahagiaan lewat 6 Sapi Kurban

Rabu, 27 Mei 2026 - 07:12

Idul Adha 1447 H,ITDC dan Stakeholder Kawasan Salurkan 29 Hewan Kurban* 

Senin, 25 Mei 2026 - 04:51

ITDC Tebar Kepedulian di Idul Adha,21 Hewan Kurban Disalurkan untuk Masyarakat The Mandalika

Kamis, 21 Mei 2026 - 18:21

Gerakan Pangan Murah Diserbu Warga,Pemkab Lombok Tengah Jaga Stabilitas Harga Jelang Hari Besar Keagamaan

Jumat, 17 April 2026 - 03:01

ITDC Salurkan Hasil Lelang Amal MotoGP 2025 untuk Pencegahan Stunting di Desa Rembitan

Kamis, 9 April 2026 - 02:11

Poltekpar Lombok–Bank NTB Resmi Berkolaborasi, Hadirkan Dukungan Beasiswa

Selasa, 31 Maret 2026 - 07:47

Bupati Lombok Tengah Hadiri Penyerahan LKPD Unaudited 2025 se-NTB,Tegaskan Komitmen Transparansi Keuangan

Jumat, 27 Maret 2026 - 10:03

Wabup Nursiah Pimpin Intervensi Terpadu,Anak Penderita Hidrosefalus

Berita Terbaru