Ketikjari.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus memperkuat komitmennya menghadirkan layanan pendidikan inklusif yang terarah dan berbasis data..
Melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Pemkab menggelar Diskusi Terpumpun Menghadirkan Layanan Pendidikan Inklusif Tahun 2026 di Ballroom Kantor Bupati, Selasa (24/2).
Forum ini menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan yang setara dan bermutu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Bapperida Lombok Tengah, H. Lalu Wiranata,mwnjeaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut hasil cut off Pendataan Profil Belajar Siswa (PBS) serta proses verifikasi dan validasi asesmen lanjutan yang dilakukan melalui jejaring Puskesmas di bawah koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah.
“Dari 9.934 peserta didik yang terdata, sebanyak 5.317 siswa teridentifikasi memiliki hambatan fungsional belajar dengan tingkat beragam, yakni 540 kategori berat, 2.818 kategori sedang, dan 1.959 kategori ringan. Data ini menjadi dasar penting dalam merancang layanan pendidikan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan sistematis,” ungkapnya.
Menurutnya, temuan tersebut berkorelasi langsung dengan upaya peningkatan mutu layanan pendidikan, termasuk penguatan karakter, literasi, numerasi, hingga penanganan anak tidak sekolah yang masih menjadi perhatian daerah. Data PBS yang telah divalidasi lintas sektor kini diintegrasikan sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.
Sementara itu,,Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si, menegaskan bahwa angka 5.317 siswa dengan hambatan fungsional belajar bukan sekadar statistik, melainkan panggilan moral bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak cepat dan kolaboratif.
“Pendidikan inklusif tidak bisa diselesaikan oleh satu sektor saja. Diperlukan kolaborasi lintas perangkat daerah—pendidikan, kesehatan, sosial, hingga pemerintah desa—serta dukungan dunia usaha, organisasi penyandang disabilitas, dan seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.
Wakil Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada mitra pembangunan, termasuk Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) dan Program INOVASI, yang selama ini konsisten mendampingi penguatan pendekatan pembangunan berbasis data dan peningkatan kapasitas satuan pendidikan di Lombok Tengah.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memenuhi lima aspek akomodasi layak dalam pendidikan inklusif, meliputi akses fisik dan lingkungan yang ramah, pembelajaran adaptif sesuai kebutuhan siswa, penyediaan alat bantu dan teknologi asistif, dukungan sosial-emosional, serta tata kelola sekolah yang akuntabel dan tangguh.
Melalui forum ini, Pemkab Lombok Tengah menekankan pentingnya komitmen yang terukur—jelas sasaran penerima manfaatnya, waktu pelaksanaannya, hingga mekanisme pemantauan berkelanjutan—agar kebijakan tidak berhenti pada wacana, tetapi benar-benar berdampak bagi anak-anak.
“Forum ini adalah momentum percepatan menghadirkan layanan pendidikan inklusif bagi semua anak Lombok Tengah. Kita ingin memastikan tidak ada satu pun anak yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan yang bermutu,” tutup Wakil Bupati saat secara resmi membuka kegiatan.
Dengan pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor, Lombok Tengah menegaskan langkahnya menuju sistem pendidikan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan di tahun 2026 dan seterusnya.
