Ketikjari.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menegaskan komitmennya untuk memperkuat efisiensi belanja daerah, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, S.IP., M.AP., dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Rabu (21/10/2026).
Rapat paripurna tersebut mengagendakan penyampaian jawaban kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2027.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Lombok Tengah, H. Lalu Ramdan, S.Ag., dan dihadiri Bupati Lombok Tengah, unsur pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Agenda tersebut menjadi bagian penting dalam tahapan pembahasan APBD 2027. Melalui penyampaian jawaban kepala daerah, pemerintah memberikan tanggapan terhadap berbagai pandangan, masukan, kritik, dan saran yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD sebelumnya.
Pembahasan ini sekaligus menjadi ruang untuk menyamakan persepsi antara pihak eksekutif dan legislatif dalam menentukan arah kebijakan anggaran daerah agar tetap sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
Dalam penyampaiannya, Bupati Lalu Pathul Bahri menekankan bahwa penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 harus dilakukan secara cermat, terukur, dan berorientasi pada hasil.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan setiap alokasi anggaran benar-benar diarahkan untuk mendukung program prioritas yang mendesak dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Efisiensi belanja daerah menjadi salah satu perhatian utama, terutama di tengah dinamika kebijakan transfer ke daerah dari pemerintah pusat yang berpengaruh terhadap kapasitas fiskal pemerintah kabupaten.
Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah dituntut semakin selektif dalam menetapkan program dan kegiatan. Belanja yang tidak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat perlu dievaluasi, sementara program yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar dan kebutuhan masyarakat harus mendapatkan perhatian.
Prinsip money follows program menjadi pendekatan yang ditekankan dalam pengelolaan anggaran. Artinya, pengalokasian anggaran harus mengikuti program dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan berdasarkan kebutuhan pembangunan, bukan semata-mata berdasarkan pembagian anggaran secara rutin.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, menjaga kesinambungan pembangunan, sekaligus memastikan keterbatasan fiskal tidak menghambat pelaksanaan program yang menyentuh kepentingan masyarakat luas.
Efisiensi juga diharapkan menjadi landasan dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
Selain efisiensi belanja, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah menjadi perhatian penting dalam penyusunan APBD Lombok Tengah Tahun Anggaran 2027.
Pemerintah daerah berupaya memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan pendapatan dari sumber-sumber yang menjadi kewenangan daerah. Salah satu langkah yang menjadi perhatian adalah digitalisasi sistem perpajakan daerah.
Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan dan pengelolaan pajak diharapkan dapat meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak, memperkuat transparansi transaksi, serta membantu pemerintah dalam melakukan pendataan dan pengawasan terhadap potensi pendapatan daerah.
Digitalisasi juga menjadi salah satu instrumen untuk mendorong sistem pemungutan pajak yang lebih efektif dan efisien. Dengan data yang semakin terintegrasi, potensi pendapatan daerah diharapkan dapat dipetakan secara lebih baik sehingga kebijakan peningkatan PAD dapat dilakukan secara terukur.
Namun, optimalisasi pendapatan daerah tetap perlu memperhatikan kemampuan masyarakat dan kondisi pelaku usaha. Upaya meningkatkan penerimaan harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan, kepastian administrasi, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peningkatan PAD diharapkan dapat memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat.
Dalam arah kebijakan pembangunan 2027, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan juga menjadi bagian penting dari perhatian pemerintah daerah.
Kedua sektor tersebut merupakan pelayanan dasar yang berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, perencanaan anggaran diharapkan mampu mendukung keberlanjutan layanan sekaligus menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.
Di bidang pendidikan, kebijakan anggaran diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap layanan pendidikan yang layak.
Sementara di sektor kesehatan, penguatan pelayanan diharapkan mampu mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.
Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa program-program pada kedua sektor tersebut disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan fiskal daerah, sehingga alokasi anggaran dapat memberikan hasil yang terukur.
Dengan perencanaan yang tepat, anggaran daerah tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga menjadi sarana untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia Lombok Tengah.
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah juga menaruh perhatian terhadap penciptaan lapangan kerja dan penguatan sektor-sektor ekonomi produktif.
Ketersediaan lapangan kerja menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kebijakan pembangunan daerah perlu diarahkan untuk mendorong aktivitas ekonomi yang mampu membuka kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Sektor pertanian dan perikanan menjadi bagian dari sektor produktif yang perlu diperkuat. Dukungan terhadap kedua sektor tersebut diharapkan mampu menjaga produktivitas, meningkatkan nilai tambah hasil usaha, serta memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor tersebut.
Selain itu, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi perhatian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
UMKM memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya melalui kegiatan usaha skala kecil dan menengah yang tersebar di berbagai wilayah.
Dukungan terhadap UMKM perlu diarahkan pada penguatan kapasitas usaha, peningkatan kualitas produk, perluasan akses pasar, serta penciptaan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan pelaku ekonomi lokal.
Penguatan ekonomi desa juga menjadi bagian dari upaya mendorong pemerataan pembangunan. Potensi yang dimiliki setiap desa diharapkan dapat dikembangkan sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat.
Melalui pendekatan tersebut, pembangunan ekonomi diharapkan tidak hanya terpusat pada kawasan tertentu, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat di berbagai wilayah Lombok Tengah.
Bupati menegaskan bahwa seluruh program pembangunan harus dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
Prinsip tersebut penting agar pemerintah daerah dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan, ketersediaan pendapatan, dan kewajiban pembiayaan daerah.
Dalam penyusunan APBD, besarnya kebutuhan masyarakat harus diimbangi dengan perencanaan yang realistis dan penentuan prioritas yang jelas.
Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa program yang direncanakan memiliki dasar kebutuhan yang kuat, sasaran yang terukur, serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Dengan demikian, pengelolaan anggaran tidak hanya berorientasi pada penyerapan belanja, tetapi juga pada kualitas hasil pembangunan.
Penyesuaian program dengan kemampuan fiskal juga menjadi langkah penting untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan. Program yang telah direncanakan harus mempertimbangkan ketersediaan sumber pendanaan agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan tidak membebani keuangan daerah.
Melalui perencanaan yang lebih terarah, APBD 2027 diharapkan mampu menjadi instrumen untuk memperkuat pelayanan publik, meningkatkan produktivitas ekonomi, serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah daerah juga menyampaikan apresiasi terhadap berbagai catatan, kritik, dan saran yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD dalam pemandangan umum sebelumnya.
Masukan dari fraksi-fraksi DPRD dipandang sebagai bagian penting dalam proses pembahasan anggaran, terutama untuk memastikan kebijakan yang disusun mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Melalui fungsi anggaran yang dimiliki DPRD, berbagai program dan kebijakan pemerintah daerah dapat dikaji secara lebih mendalam, baik dari sisi urgensi, efektivitas, maupun kesesuaiannya dengan kemampuan keuangan daerah.
Penyampaian jawaban kepala daerah menjadi bentuk tanggapan pemerintah terhadap pandangan tersebut sekaligus memperjelas arah kebijakan yang akan ditempuh dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Adapun sejumlah persoalan yang masih membutuhkan penjelasan teknis lebih lanjut akan diperdalam dalam agenda pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD.
Pembahasan lanjutan ini diharapkan mampu menyelaraskan pandangan antara eksekutif dan legislatif, sehingga kebijakan anggaran yang ditetapkan nantinya memiliki dasar perencanaan yang kuat dan dapat dilaksanakan secara optimal.
Rapat paripurna penyampaian jawaban kepala daerah merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pembahasan Ranperda APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2027.
Setelah penyampaian jawaban tersebut, pembahasan akan dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk pendalaman terhadap berbagai catatan dan hal teknis yang memerlukan pembahasan bersama.
Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi faktor penting dalam menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu menjawab tantangan pembangunan daerah.
Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyusun program sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan, sementara DPRD menjalankan fungsi pembahasan dan pengawasan agar anggaran yang direncanakan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dengan koordinasi dan pembahasan yang konstruktif, APBD 2027 diharapkan dapat disusun secara lebih terarah, efisien, dan berorientasi pada hasil.
Pada akhirnya, keberhasilan penyusunan anggaran tidak hanya diukur dari selesainya proses pembahasan, tetapi juga dari sejauh mana anggaran tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat perekonomian masyarakat, membuka kesempatan kerja, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Tengah.
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pun menempatkan efisiensi belanja, optimalisasi PAD, penguatan sektor produktif, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian penting dalam arah kebijakan pembangunan tahun 2027.
Melalui proses pembahasan yang terbuka dan sinergis bersama DPRD, diharapkan kebijakan APBD yang dihasilkan nantinya dapat menjadi landasan pembangunan daerah yang lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Lombok Tengah.
