Ketikjari.com – Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. HM. Nursiah, S.Sos., M.Si, menerima langsung aksi damai guru honorer yang belum lolos pengangkatan PPPK Paruh Waktu di Lobi Kantor Bupati Lombok Tengah, Rabu (7/1/2025).
Aksi yang berlangsung tertib dan kondusif tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi para guru honorer yang selama ini telah mengabdikan diri puluhan tahun di dunia pendidikan.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan guru honorer menyampaikan lima tuntutan utama kepada Pemerintah Daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Adapun tuntutan tersebut meliputi permintaan peningkatan kesejahteraan guru honorer, kepastian status bagi guru yang telah lama mengabdi, jaminan tidak adanya pemberhentian guru honorer, perlindungan hukum, serta permohonan penetapan guru honorer sebagai PPPK Paruh Waktu tanpa gaji.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Bupati Lombok Tengah menyampaikan empati dan apresiasi atas dedikasi para guru honorer dalam mencerdaskan generasi bangsa.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tidak menutup mata terhadap persoalan yang dihadapi para tenaga pendidik.
“Pemerintah daerah memahami kegelisahan dan harapan bapak-ibu guru honorer. Aspirasi ini akan kami perjuangkan secara serius melalui jalur yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujar Wabup Nursiah.
Ia menjelaskan bahwa kewenangan pengangkatan PPPK Paruh Waktu sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akan segera menyurati Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) guna mencari solusi terbaik dan kejelasan kebijakan bagi guru honorer.
“Kami tidak memiliki kewenangan menerbitkan SK PPPK Paruh Waktu tanpa persetujuan pemerintah pusat. Namun kami berkomitmen menjadi jembatan aspirasi dan akan mengawal persoalan ini hingga ke tingkat kementerian,” tegasnya.
Wakil Bupati juga mengajak para guru honorer untuk tetap menjaga suasana yang kondusif serta terus menjalankan tugas mulia di dunia pendidikan dengan penuh semangat, sembari menunggu proses dan hasil komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat.
Pertemuan tersebut ditutup dengan suasana dialogis dan penuh harapan, mencerminkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan guru honorer untuk mencari solusi terbaik demi keberlangsungan pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah.
