Desa Kawo Wakili NTB dalam Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tingkat Nasional Tahun 2023

- Kontributor

Senin, 13 November 2023 - 04:13

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LOTENG – Desa Kawo,Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, menjadi desa yang mewakili Provinsi NTB dalam ajang Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tingkat Nasional Tahun 2023.

Tim visitasi Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa yang terdiri dari Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, Bappenas,Kementerian Dalam Negeri, dan Komisi Informasi Pusat,secara langsung mengunjungi Desa Kawo untuk melakukan penilaian secara langsung atas kuisioner yang telah diisi sebelumnya,Senin,13 November 2023.

Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si, dalam menerima tim visitasi menyampaikan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berkomitmen untuk mendukung keterbukaan informasi publik, tidak hanya di tingkat pemerintah desa juga di tingkat kabupaten.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Disampaikan juga bahwa persiapan visitasi di Desa Kawo disebut telah dilakukan dengan baik, melibatkan semua unsur masyarakat di desa tersebut, termasuk pejabat dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang berasal dari Kawo. Wakil Bupati berharap agar visitasi ini menjadi berkah bagi Desa Kawo dan dapat menjadi teladan untuk desa dan kelurahan lain di Kabupaten Lombok Tengah.

Baca Juga :  Musrenbang Tematik Pendidikan Lombok Tengah Dorong Perencanaan Kolaboratif dan Solusi Berbasis Data

Wabup Dr Nursiah juga menekankan bahwa lolosnya Desa Kawo ke tingkat nasional dalam Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik, tidak lepas dari pembinaan yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah.

Komisioner Komisi Informasi Pusat, Samrotunnajah Ismail, turut menyampaikan bahwa kegiatan apresiasi keterbukaan informasi publik ini mendapat dukungan dari berbagai instansi, seperti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.

Menurutnya, kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik di desa, dengan harapan dapat mendorong terpenuhinya hak asasi manusia dalam hal akses informasi yang mudah dan benar.

Baca Juga :  Wabup Nursiah Buka Pelatihan Desa Bersih Narkoba

Selain itu, kegiatan ini juga diarahkan untuk mendorong terjadinya transparansi, akuntabilitas, good governance, serta membuka peluang bagi desa-desa lain untuk mengikuti jejak Desa Kawo dalam mengembangkan tingkat keterbukaan informasi publiknya.

Dalam proses penilaian, pihak Desa Kawo, yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, pendamping desa dan PPID desa memberikan paparan terhadap kebijakan desa dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Di antaranya pemerintah desa berkomitmen dengan membentuk regulasi dan memberikan anggaran untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) desa Kawo.

Oo”Pemerintah desa sangat transparan, dan semua bentuk informasi keuangan dan pembangunan desa bisa diakses langsung melalui website desa Kawo” kata Sekretaris Desa, Mariono.

Berita Terkait

Sekda Tegaskan Seleksi Anugerah ASN Tastura 2026 Independen, 25 ASN Lolos 5 Besar
PWI NTB Gelar OKK Perdana, 120 Wartawan Ikuti Penguatan Organisasi
17 Kafilah Terbaik Lombok Tengah Dilepas Menuju MTQ Nasional XXXI, Bawa Misi Harumkan NTB
Poltekpar Lombok dan Bank NTB Syariah Perkuat Sinergi Layanan Keuangan Mahasiswa
HPN 2027 di Lampung Siap Digelar Inklusif dan Kolaboratif
TP PKK NTB dan Chili Community House Perkuat Parenting Ibu dan Anak Korban Kebakaran Sade
Bunda PAUD Lombok Tengah Sosialisasikan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat di 12 Korwil
Tingkatkan Profesionalisme Pers, PWI NTB Gelar OKK dan UKW Bagi 54 Wartawan

Berita Terkait

Kamis, 10 September 2026 - 09:36

Perubahan APBD 2026, Pendapatan Lombok Tengah Naik Rp128,29 Miliar dan Belanja Tembus Rp2,78 Triliun

Jumat, 28 Agustus 2026 - 09:07

DPRD Lombok Tengah Sepakati Arah Kebijakan APBD 2027 dan Perubahan APBD 2026

Jumat, 14 Agustus 2026 - 12:28

Banggar Minta Tambahan Waktu Bahas KUA-PPAS 2027, DPRD Lombok Tengah Fokus Kawal Arah Anggaran Daerah

Kamis, 13 Agustus 2026 - 04:00

Jelang Paripurna, Banggar DPRD Lombok Tengah Tuntaskan Pembahasan APBD 2027

Jumat, 24 Juli 2026 - 10:12

Komisi IV DPRD Lombok Tengah Bedah KUA-PPAS 2027, Fokus Tingkatkan Layanan Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial

Kamis, 23 Juli 2026 - 07:50

Komisi I DPRD Bahas KUA-PPAS APBD 2027 Bersama OPD

Selasa, 7 Juli 2026 - 01:00

DPRD dan Pemkab Lombok Tengah Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025,Perkuat Komitmen Tata Kelola Keuangan Daerah

Rabu, 17 Juni 2026 - 20:42

DPRD Lombok Tengah Gelar Paripurna Jawaban Kepala Daerah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025

Berita Terbaru