Ketikjari.com– Masa persidangan I Tahun 2025/2026 dimanfaatkan oleh anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah untuk turun langsung menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing.
Anggota DPRD Lombok Tengah dari Dapil I (Praya–Praya Tengah), L. Abdussahid, menggelar kegiatan reses di empat titik berbeda selama tanggal 6–9 November 2025. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lombok Tengah itu menegaskan,sebagian besar aspirasi masyarakat masih didominasi persoalan infrastruktur jalan dan fasilitas umum.
Pada hari pertama, Kamis (6/11), Abdussahid menggelar reses di Dusun Penaban Dalam, Desa Aik Mual, Kecamatan Praya. Warga setempat mengusulkan pembangunan akses jalan lingkungan, penembokan kuburan, perbaikan saluran drainase, dan penambahan penerangan jalan umum (PJU).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Keesokan harinya, Jumat (7/11), reses berlanjut di Dusun Tompek, Desa Lelong, Kecamatan Praya Tengah. Masyarakat mengusulkan pembangunan jalan lingkungan, penyediaan mesin rajang tembakau, serta tungku produksi.
Hari ketiga, Sabtu (8/11), kegiatan berlangsung di Dusun Rangah, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya. Kepala Lingkungan setempat, H. Zainal, menyampaikan sejumlah aspirasi warga, antara lain penataan jalan lingkungan berupa rabat atau paving block, pembangunan tempat wudhu dan pemandian jenazah, serta program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH).
Sedangkan pada hari keempat, Minggu (9/11), Abdussahid menutup rangkaian resesnya di Lingkungan Gerantung, Kelurahan Gerantung, Kecamatan Praya Tengah. Warga yang diwakili H. Zulkifli mengusulkan pembangunan jalan usaha tani, mesin penggilingan bumbu, rabat jalan lingkungan, dan mesin produksi kue.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Abdussahid menyampaikan bahwa seluruh usulan masyarakat akan ditampung dan dikaji untuk direalisasikan sesuai skala prioritas.
“Saya tampung dulu, insyaallah tahun 2026 kita penuhi. Hanya saja, tentu berdasarkan skala prioritas,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat tahun depan memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak pada berkurangnya Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD di seluruh Indonesia, termasuk Lombok Tengah.
“Kebutuhan masyarakat sangat banyak dan rata-rata bersifat vital. Tapi karena puluhan desa di dua kecamatan memiliki kebutuhan serupa, tentu tidak bisa direalisasikan sekaligus. Kita akan bertahap,” jelasnya.
Adik kandung Bupati Lombok Tengah itu berharap masyarakat tetap bersabar menunggu proses realisasi program yang diusulkan.
“Geh, bersabar. Nanti mana yang paling prioritas itu kita dahulukan,” pungkasnya.
