Ketikjari.com – Semua pihak mulai mengambil peran dalam rangka mendukung keberlangsungan program makan bergizi gratis (MBG), yang merupakan program andalan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.
Kasdim 1606/Mataram Letkol Inf Supriadi mengatakan, dalam rangka mensukseskan program andalan pemerintah Prabowo-Gibran TNI telah banyak berkontribusi untuk menyiapkan segala sesuatunya.
“Empat bulan kami bergerak dan peran kami juga sangat strategis, mulai dari koordinasi dengan instansi terkait seperti Pemda dan kesiapan lahan pembangunan dapur sehat. Kami dari awal survey lokasi yang sesuai dibutuhkan,” ungkapnya, Kamis (30/1/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain soal survei lahan dibangunnya dapur sehat, pihaknya juga berperan melakukan pendataan calon penerima manfaat MBG. Seperti anak-anak PAUD, TK, siswa SD sederajat, SMP sederejat, SMA sederejat, ibu hamil dan menyusui.
“Kami TNI mendata mulai dari jumlah anak menerima manfaat, awal kami data lewat manual harus ke sekolah-sekolah oleh Babinsa dan data ini kami kolaborasikan dengan data dinas pendidikan bahkan Pemda. Kalau ada kurang satu saja kan bermasalah ini, tidak main-main ini,” tegasnya.
Maka dari itu, kata Kasdim, data harus valid. Begitu juga dengan pihak Kemenag pihaknya bangun komunikasi dan koordinasi. Sementara saat ini, kata dia, data sudah tuntas.
“Jumlah penerima manafaat kalau ketentuan pusat minimal 3 ribu sampai 3,5 ribu masing kabupaten/kota,” bebernya.
Untuk di Kota Mataram, sudah melakukan launching di wilayah Rembiga dan di sana ada mitra TNI dimana satu yayasan penerima manfaat di sana 3.609 siswa.
“Kalau dapur sehat baru satu operasi, kalau untuk launching tanggal 17 Februari dan itu akan lanjut terus. Ada lima titik siap, dua di Lobar, satu di Bayan dan dua di Mataram,” bebernya.
“Peran kami TNI juga mengawal dan antisipasi terjelek pada saat distribusi makanan. Makanya kami cari suplayer bisa kerja sama siap, jangan sampai terkendala 1 minggu atau 1 tahun sudah tidak sanggup lagi,” kata Kasdim.
Untuk pendistribusian makanan, ada mekanisme ditentukan. Nanti secara teknis oleh badan gizi nasional (BGN). Peran TNI mendukung dan terlibat mengawal itu semua.
Sedangkan Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Wirajaya Kusuma menegaskan tim ini legal karena dibentuk dan akan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur NTB.“Draf SK-nya sudah kami susun dan sekarang ada di Biro Hukum,” terangnya, Jumat (31/1/2025).
Anggota tim terdiri dari berbagai OPD Pemprov NTB dan stakeholder terkait. Antara lain, Bappeda, Diskominfotik, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPR, Dinas Dikbud, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Biro Perekonomian Setda NTB, BPOM Mataram, dan lainnya
Dalam draf SK Gubernur NTB, tugas masing-masing OPD sudah dibagi. Misalnya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memetakan potensi protein hewani, seperti telur dan daging ayam, agar tersedia dalam jumlah cukup.
Dinas Perdagangan bertugas menjaga stabilitas harga bahan pokok, termasuk beras, daging sapi, ayam, telur, cabai rawit, tomat, dan bawang merah selama program berlangsung.Selain itu, Tim Koordinasi MBG akan berkoordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang bertugas di lapangan menyediakan makanan bergizi gratis kepada penerima manfaat. “Kami memastikan program ini berjalan maksimal,” tegasnya.
Ditambahkan Sekda NTB Lalu Gita Ariadi, Pemprov NTB harus memimpin koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk penyediaan data sasaran dan bahan baku yang valid.
Tim Koordinasi MBG juga akan memiliki sekretariat sebagai Command Center atau posko MBG untuk menjawab pertanyaan dan memberikan informasi kepada masyarakat. “Pemerintah wajib memberikan penjelasan yang lengkap dan akurat agar tidak terjadi kebingungan,” tegasnya.
Posko MBG berada di bawah tanggung jawab Asisten I dan didukung masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). “Tujuannya menyinkronkan kebutuhan dalam penyaluran MBG,” ujarnya.
Berdasarkan hasil rapat konsolidasi, Pemprov NTB harus menyiapkan anggaran minimal 2,5 persen dari APBD 2025. Dengan APBD Rp 6,9 triliun, Pemprov perlu menyediakan sekitar Rp 68 miliar.
“Paling tidak kita harus siapkan sekitar Rp 68 miliar,” beber Gita.
Pendanaan juga akan didukung anggaran pemerintah pusat serta dana dari kabupaten/kota. Menurutnya, dengan skema pendanaan bersama, program ini bisa berjalan optimal. “Kita harus sukseskan program ini bersama,” pungkasnya
Sementara itu, Irwasda Polda NTB, Kombes Pol. Dede Ruhiat Djunaedi, S.I.K., menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus segera diimplementasikan secara luas. Dalam Zoom Meeting yang diikuti oleh jajaran kepolisian pada Kamis (30/1/2025).
Dia menyampaikan bahwa Polri diminta untuk segera mendata sekolah-sekolah yang belum tersentuh program ini, terutama di wilayah yang belum mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah.
Menurutnya, salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program ini adalah anggaran, yang saat ini masih dibebankan kepada masing-masing Polda dan Polres. Di Polda NTB sendiri, dapur sementara MBG masih mengandalkan fasilitas milik Brimob.
“Namun, upaya terus dilakukan agar program ini dapat berjalan optimal dan mencapai lebih banyak sasaran,” ujarnya dalam rilis resmi.
Karo SDM Polda NTB, Kombes Pol. I Wayan Gede Ardana, S.I.K., menambahkan bahwa program MBG bertujuan meningkatkan akses makanan bergizi bagi siswa sekolah. Selain meningkatkan prestasi akademik dan partisipasi kehadiran siswa, program ini juga diharapkan dapat mengurangi angka putus sekolah, yang masih menjadi permasalahan di berbagai daerah.
Selain MBG, pemerintah juga tengah mendorong program ketahanan pangan sebagai bagian dari kebijakan nasional. Polri dan TNI siap mendukung penuh inisiatif ini agar dapat berjalan dengan baik, terutama di wilayah-wilayah yang masih membutuhkan perhatian lebih dalam hal pemenuhan gizi anak-anak sekolah.
Irwasda Polda NTB menegaskan bahwa Polri akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak guna mempercepat realisasi program ini. Ia berharap pemerintah daerah dapat segera berperan aktif agar MBG bisa menjangkau lebih banyak sekolah dan memberikan manfaat nyata bagi para siswa.
