Ketikjari.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) terus memperkuat program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Upaya tersebut dilakukan melalui penanganan kasus kekerasan, pendampingan korban, edukasi masyarakat hingga pencegahan perkawinan usia anak.
Kepala DP3AP2KB Lombok Tengah, H. Kusriadi, S.K.M., M.Si., mengatakan perlindungan perempuan dan anak menjadi salah satu perhatian penting pemerintah daerah, terutama dalam memberikan rasa aman serta memastikan hak-hak perempuan dan anak terpenuhi.
Menurutnya, berbagai persoalan yang ditangani meliputi kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak hingga pelecehan seksual. Bahkan, pihaknya turut menangani laporan dugaan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan dan pesantren.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami menangani berbagai persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kasus pelecehan seksual. Setiap laporan yang masuk akan kami tindak lanjuti dengan melakukan penjangkauan ke lokasi untuk mengetahui kondisi korban dan kebutuhan penanganannya,” jelas Kusriadi.
Ia menerangkan, masyarakat dapat menyampaikan laporan secara langsung, melalui telepon maupun informasi dari media. Setiap laporan yang diterima akan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan dan kewenangan instansi.
Dalam proses penanganan, DP3AP2KB juga melibatkan berbagai unsur, mulai dari tokoh masyarakat, kader, kepala desa, Babinsa hingga Bhabinkamtibmas. Keterlibatan berbagai pihak tersebut dinilai penting agar penanganan kasus di lapangan dapat berjalan dengan baik.
Selain menangani kasus kekerasan, DP3AP2KB Lombok Tengah juga memperkuat langkah pencegahan perkawinan usia anak atau yang dikenal dengan istilah merariq kodek.
Kusriadi mengatakan, petugas melakukan pendekatan secara persuasif kepada keluarga dan masyarakat untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
Menurutnya, upaya pencegahan tidak cukup dilakukan satu kali. Dalam kondisi tertentu, petugas bahkan harus turun beberapa kali dengan melibatkan pemerintah desa dan tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada keluarga.
“Kami berupaya melakukan pencegahan melalui pendekatan kepada keluarga dan masyarakat. Kami melibatkan tokoh masyarakat, kader, kepala desa serta unsur keamanan agar perkawinan usia anak bisa dicegah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak membutuhkan kepedulian bersama. Masyarakat diharapkan tidak menutup diri ketika mengetahui adanya kasus kekerasan, melainkan segera melaporkannya agar korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan.
Untuk mempermudah akses masyarakat, DP3AP2KB Lombok Tengah menyediakan layanan pengaduan melalui unit layanan yang berlokasi di depan Polres Lombok Tengah.
Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan apabila mengalami atau mengetahui adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Kusriadi berharap keberadaan layanan tersebut semakin dikenal masyarakat sehingga tidak ada lagi korban yang kesulitan mencari tempat untuk melapor.
“Kami ingin masyarakat mengetahui ke mana harus melapor ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kami siap menerima informasi dan menindaklanjutinya melalui layanan yang tersedia,” tegasnya.
DP3AP2KB Lombok Tengah berharap melalui penguatan layanan pengaduan, pendampingan korban, edukasi masyarakat dan pencegahan perkawinan usia anak, perlindungan terhadap perempuan dan anak semakin optimal.
Upaya tersebut juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman, ramah anak, serta memberikan ruang bagi perempuan untuk memperoleh perlindungan, kesempatan dan hak yang setara dalam kehidupan bermasyarakat.

















