Ketikjari.com – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lombok Tengah terus memperkuat upaya perlindungan perempuan dan anak serta pencegahan stunting melalui berbagai program pendampingan dan edukasi masyarakat.
Kepala DP3AP2KB Lombok Tengah, H. Kusriadi, S.K.M., M.Si., menjelaskan bahwa instansinya memiliki dua fokus utama, yakni pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Dalam bidang perlindungan perempuan dan anak, DP3AP2KB menangani berbagai persoalan, mulai dari kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga kasus pelecehan seksual.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Kusriadi, setiap laporan yang diterima, baik secara langsung, melalui telepon maupun informasi dari media, akan ditindaklanjuti dengan penjangkauan dan pendampingan terhadap korban.
Dalam penanganannya, pihaknya juga melibatkan berbagai unsur di tingkat desa, seperti tokoh masyarakat, kader, kepala desa, Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
“Kami menerima laporan dari masyarakat, kemudian akan dijadwalkan untuk turun melakukan penjangkauan. Kami juga melibatkan tokoh masyarakat dan unsur terkait untuk membantu penanganan di lapangan,” jelasnya.
Selain perlindungan perempuan dan anak, DP3AP2KB juga menjalankan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana melalui edukasi mengenai pentingnya perencanaan kehamilan, penggunaan alat kontrasepsi hormonal maupun nonhormonal, serta pengaturan jarak kelahiran.
Kusriadi menegaskan bahwa program keluarga berencana bukan untuk melarang masyarakat memiliki anak, melainkan mengatur jarak dan perencanaan kehamilan agar kesehatan ibu dan anak tetap terjaga.
Jarak kelahiran yang terlalu dekat, kehamilan pada usia terlalu muda, serta kurangnya pemenuhan gizi dan pola pengasuhan dapat meningkatkan risiko gangguan pertumbuhan anak.
Untuk mendukung upaya pencegahan stunting, DP3AP2KB Lombok Tengah mengerahkan sebanyak 2.391 Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang tersebar di seluruh desa.
Tim tersebut bertugas mendampingi keluarga yang masuk kategori berisiko stunting. Beberapa indikator yang menjadi perhatian antara lain keluarga yang belum memiliki jamban layak, keterbatasan akses air minum, perempuan yang hamil pada usia di bawah 19 tahun, jumlah anak yang banyak, serta jarak kelahiran yang terlalu dekat.
Melalui pendampingan tersebut, kader dan tenaga penyuluh keluarga berencana memberikan edukasi sekaligus mengarahkan keluarga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, termasuk pemenuhan gizi melalui puskesmas dan posyandu.
“Kami memiliki Tim Pendamping Keluarga yang turun langsung memberikan edukasi kepada keluarga berisiko stunting. Jika ditemukan keluarga yang membutuhkan penanganan gizi, mereka akan diarahkan untuk mendapatkan pelayanan di puskesmas maupun posyandu,” terangnya.
Lebih lanjut, Kusriadi menyampaikan bahwa pendekatan persuasif juga dilakukan untuk mencegah perkawinan usia anak atau merariq kodek.
Petugas bersama pemerintah desa dan unsur masyarakat melakukan pendekatan kepada keluarga agar perkawinan anak dapat dicegah serta kehamilan dapat ditunda hingga usia yang lebih matang.
Ia berharap masyarakat semakin memahami pentingnya melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta memanfaatkan layanan yang telah disediakan pemerintah.
Dengan keterlibatan seluruh unsur masyarakat, DP3AP2KB Lombok Tengah berharap perlindungan perempuan dan anak semakin optimal, sekaligus meningkatkan kualitas keluarga dan menekan risiko stunting sejak dini.

















