Ketikjari.com – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah terus memperkuat keterbukaan informasi publik melalui publikasi dan expose Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Publikasi ini menjadi bagian penting dalam memperkenalkan struktur kelembagaan, pembagian tugas, serta fungsi masing-masing komisi dan badan di lingkungan DPRD Lombok Tengah.
Melalui informasi kelembagaan tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengetahui lebih dekat susunan Alat Kelengkapan Dewan sekaligus memahami peran para wakil rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam struktur DPRD Kabupaten Lombok Tengah, terdapat empat komisi yang memiliki bidang kerja berbeda. Masing-masing komisi dipimpin oleh ketua yang bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai ruang lingkupnya.
Adapun nama-nama ketua komisi DPRD Kabupaten Lombok Tengah meliputi:
1. Komisi I: Ahmad Samsul Hadi.
2. Komisi II: Ferdy Elmansyah.
3. Komisi III: Muhalip.
4. Komisi IV: Mayuki.
Keempat komisi tersebut memiliki peran strategis dalam mengawal berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah.
Komisi I membidangi urusan pemerintahan, hukum, dan keamanan. Komisi II berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. Komisi III menangani pembangunan dan infrastruktur, sedangkan Komisi IV berfokus pada bidang kesejahteraan rakyat.
Selain empat komisi, terdapat pula sejumlah badan yang menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas DPRD.
Untuk Badan Kehormatan (BK) DPRD Lombok Tengah dipimpin oleh H. Arkam, S.IP. Badan ini memiliki tugas menjaga kehormatan, martabat, serta perilaku anggota DPRD melalui penegakan kode etik dan tata tertib lembaga.
Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dipimpin oleh Adi Bagus Karya Putra. Badan ini memiliki peran strategis dalam penyusunan dan perencanaan pembentukan peraturan daerah, termasuk mengoordinasikan pembahasan program pembentukan peraturan daerah bersama pihak terkait.
Keberadaan kedua badan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan DPRD menjalankan tugas kelembagaannya secara profesional, berintegritas, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, terdapat Badan Musyawarah (Banmus) yang berperan dalam penyusunan agenda dan jadwal kegiatan DPRD serta Badan Anggaran (Banggar) yang menjalankan pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah.
Di balik pelaksanaan berbagai tugas dan fungsi komisi maupun badan, Sekretariat DPRD memiliki peran penting dalam memberikan dukungan administratif dan fasilitasi terhadap seluruh kegiatan kelembagaan.
Dukungan tersebut mencakup pelayanan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, fasilitasi rapat dan persidangan, dokumentasi, hingga penyediaan informasi kelembagaan kepada masyarakat.
Sekretariat DPRD juga menjadi unsur pendukung yang memastikan seluruh agenda kedewanan dapat terlaksana secara tertib, terkoordinasi, dan sesuai mekanisme yang berlaku.
Karena itu, publikasi dan expose Alat Kelengkapan Dewan menjadi salah satu sarana penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai struktur kelembagaan DPRD, termasuk nama-nama pimpinan komisi dan badan beserta bidang tugasnya.
Keterbukaan informasi mengenai Alat Kelengkapan Dewan diharapkan semakin memudahkan masyarakat dalam mengenali fungsi masing-masing komisi dan badan di lingkungan DPRD Lombok Tengah.
Dengan mengetahui pembagian bidang kerja tersebut, masyarakat dapat memahami mekanisme penyampaian aspirasi sesuai persoalan yang dihadapi, baik menyangkut pemerintahan, pembangunan, ekonomi, maupun kesejahteraan sosial.
Sekretariat DPRD sebagai unsur pendukung kelembagaan diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi, dokumentasi, dan publikasi kegiatan kedewanan agar aktivitas DPRD dapat diketahui secara luas oleh masyarakat.
Melalui expose AKD ini, masyarakat tidak hanya mengenal nama-nama pimpinan komisi dan badan, tetapi juga dapat memahami tanggung jawab masing-masing dalam mengawal kebijakan serta pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah.
Pada akhirnya, transparansi informasi dan dukungan profesional Sekretariat DPRD diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas kelembagaan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap DPRD Kabupaten Lombok Tengah.
