Ketikjari.com– Ketua LSM Laskar NTB, Agus Setiawan, menekankan pentingnya peran media cetak dan online dalam mengawal isu tambang ilegal di Nusa Tenggara Barat. Menurutnya, media memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik, sehingga pemberitaan harus dilakukan secara berimbang dan objektif.
“Kalau berdasarkan undang-undang, setiap kekayaan negara, baik bumi maupun udara, harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat,” kata Agus, Rabu (14/8/2025).
Agus menilai, dalam persoalan tambang ilegal, pemerintah harus hadir memberikan solusi nyata kepada masyarakat. Ia menegaskan, pengelolaan tambang, sebaik apa pun, tetap memiliki konsekuensi terhadap lingkungan. Namun, ia mengkritik sikap pemerintah yang dinilai lebih berpihak kepada investor dibanding masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemerintah selalu memberikan karpet merah kepada investor. Saya ingin pemerintah itu hadir di masyarakat, menjalankan mandatnya untuk memberikan solusi,” ujarnya.
Terkait peran media, Agus meminta agar media tidak hanya menyoroti sisi negatif atau pandangan anti-tambang secara berlebihan. Menurutnya, pemberitaan yang terlalu menggiring opini seolah bencana lingkungan akan segera terjadi bisa memicu kepanikan dan mengaburkan fakta sebenarnya.
“Sejauh ini saya melihat media lebih banyak menyuarakan pandangan anti-tambang. Kadang-kadang terlalu berlebihan, seolah kiamat mau terjadi. Padahal tidak selalu sesuai dengan analisa atau fakta yang ada,” jelasnya.
Ia mengingatkan, media juga harus memberi ruang bagi suara masyarakat yang melihat tambang sebagai peluang ekonomi. Menurutnya, ada kelompok warga yang menggantungkan hidup dari aktivitas tambang, sehingga pandangan mereka juga layak diangkat.
“Kita juga harus memberikan ruang kepada orang-orang rakyat yang membutuhkan tambang. Harus memberikan pemberitaan yang objektif demi kepentingan bersama. Kalau saya berdiri di atas kepentingan masyarakat, apa pun risikonya,” tegas Agus.
Agus menambahkan, pemberitaan terkait tambang kerap kali dibingkai dalam perspektif politik kepentingan. Ia berharap media dapat menjaga independensi dan fokus pada substansi masalah, bukan terjebak pada narasi yang menguntungkan pihak tertentu.
“Kadang-kadang media memandang isu lingkungan hanya dari kacamata politik kepentingan. Padahal, ini soal keseimbangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan,” pungkasnya.
Dengan peran media yang berimbang dan independen, Agus meyakini publik dapat memahami persoalan tambang ilegal secara utuh, sehingga solusi yang diambil akan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
