Ketikjari.com – Tim Legal PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) berhasil menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih dua penghargaan dalam ajang Indonesian In-House Counsel Summit & Awards (IHCSA) 2026.
Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas inovasi dan kontribusi Tim Legal ITDC dalam memperkuat tata kelola perusahaan, khususnya melalui pembaruan kerja sama investasi, penyusunan pedoman berbasis Hak Asasi Manusia (HAM), serta peningkatan pemahaman hukum di lingkungan perusahaan.
Penghargaan tersebut diberikan dalam ajang IHCSA 2026 yang berlangsung pada 8–9 Oktober 2026 di The Westin Resort Nusa Dua, Bali.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam ajang bergengsi tersebut, Tim Legal ITDC meraih penghargaan Indonesia’s Most Innovative In-House Counsel Team untuk sektor Properties & Real Estate.
Sementara itu, Vice President Legal ITDC, A. A. Ayu Wulan Prami Lestari, juga memperoleh penghargaan Indonesia’s Most Respected In-House Counsel pada sektor yang sama serta pengakuan sebagai In-House Counsel Elite (IHCE) 2026.
Prestasi ini tidak terlepas dari sejumlah inovasi yang dikembangkan Tim Legal ITDC dalam mendukung pengelolaan kawasan pariwisata, termasuk kawasan The Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah.
Salah satu inovasi tersebut adalah transformasi Land Utilization and Development Agreement (LUDA), yakni perjanjian pemanfaatan dan pengelolaan lahan antara ITDC dengan mitra investor.
Pembaruan LUDA dilakukan untuk menyesuaikan kerangka kerja sama dengan perkembangan kawasan pariwisata, melalui standardisasi perjanjian berdasarkan peruntukan lahan, penyesuaian klausul komersial, serta penguatan mekanisme evaluasi kinerja mitra usaha.
Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan kejelasan hak dan kewajiban para pihak sekaligus menciptakan pengelolaan investasi yang lebih terukur.
Inovasi lainnya adalah penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penataan dan Pengosongan Lahan Berbasis HAM di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.
Pedoman tersebut mengatur tahapan persiapan, pelaksanaan, hingga pemulihan dan pemantauan kegiatan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, partisipasi, komunikasi persuasif, serta akuntabilitas.
Pendekatan berbasis HAM ini menjadi acuan perusahaan dalam melaksanakan penataan kawasan dengan tetap memperhatikan aspek hukum, sosial, dan kemanusiaan.
Plt. Direktur Utama ITDC, Ahmad Fajar, mengatakan pengembangan kawasan pariwisata tidak hanya membutuhkan pembangunan infrastruktur dan investasi, tetapi juga kepastian hukum serta tata kelola yang memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, pembaruan kerangka kerja sama investasi dan penguatan pedoman berbasis HAM merupakan bagian dari upaya perusahaan membangun pengelolaan kawasan yang lebih terstruktur, akuntabel, dan berkelanjutan.
“Kami mengapresiasi kontribusi Tim Legal ITDC dalam menghadirkan pendekatan hukum yang selaras dengan kebutuhan bisnis dan tanggung jawab perusahaan,” ujar Ahmad Fajar.
Selain dua inovasi tersebut, ITDC juga mengembangkan General Legal Meeting (GLM), yakni forum lintas divisi yang diinisiasi sejak 2025 untuk meningkatkan pemahaman hukum dalam berbagai proses bisnis perusahaan.
Pada 21–22 Agustus 2026, kegiatan tersebut dikembangkan melalui dua lokakarya di Pertamina Mandalika International Circuit. Pembahasan difokuskan pada kebijakan HAM dalam penataan kawasan serta pembaruan LUDA.
Kegiatan itu melibatkan berbagai fungsi internal perusahaan bersama praktisi dan akademisi hukum guna memperkuat pemahaman mengenai kepatuhan dan mitigasi risiko sejak tahap perencanaan.
Vice President Legal ITDC, A. A. Ayu Wulan Prami Lestari, menjelaskan ketiga inisiatif tersebut dikembangkan untuk memperkuat peran fungsi Legal sebagai mitra strategis perusahaan.
Menurutnya, fungsi Legal tidak hanya bertugas memastikan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga memberikan solusi terhadap berbagai tantangan bisnis perusahaan.
“Ketiga inisiatif ini kami kembangkan agar fungsi Legal tidak hanya berperan dalam memastikan kepatuhan, tetapi juga memberikan solusi terhadap tantangan bisnis perusahaan,” jelasnya.
Dia menambahkan, pembaruan LUDA memperkuat kerangka kerja sama dengan mitra usaha, pedoman berbasis HAM menjadi acuan dalam penataan kawasan, sementara General Legal Meeting memastikan pemahaman hukum terbangun di seluruh fungsi terkait.
Dengan demikian, pengelolaan risiko hukum dapat dilakukan lebih awal dan menjadi tanggung jawab bersama.
Selain meraih dua penghargaan tersebut, ITDC juga masuk dalam nominasi Indonesia’s Best Legal Prevention Program kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan jumlah personel Legal kurang dari 11 orang.
Sebagai informasi, Indonesian In-House Counsel Summit & Awards 2026 diselenggarakan oleh Hukumonline bersama Indonesian Corporate Counsel Association (ICCA), dengan dukungan Asia Pacific Corporate Counsel Alliance (APCCA).
Ajang tersebut menjadi bentuk apresiasi bagi profesional dan tim hukum korporasi yang mampu menghadirkan inovasi dalam menghadapi dinamika regulasi serta kompleksitas dunia usaha.
Capaian ini sekaligus memperkuat komitmen ITDC dalam mengembangkan kawasan pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada investasi dan pembangunan, tetapi juga mengedepankan kepastian hukum, perlindungan HAM, serta tata kelola perusahaan yang berkelanjutan.

















