Ketikjari.com — Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan untuk memastikan pembangunan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama keluarga miskin dan kelompok rentan.
Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan evaluasi program penanggulangan kemiskinan daerah yang berlangsung di Ballroom Lantai 5 Gedung B Kantor Bupati Lombok Tengah, Selasa (18/8/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Lombok Tengah Dr. H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si., Sekretaris Daerah H. Lalu Firman Wijaya, S.T., M.T., Kepala BPS Lombok Tengah Muhammad Jupri Sardi, S.ST., perwakilan ITDC, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PLN Cabang Praya, jajaran perangkat daerah, serta perwakilan seluruh kecamatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Bupati Lombok Tengah H.M. Nursiah menyampaikan, angka kemiskinan Lombok Tengah pada 2025 tercatat sebesar 10,68 persen, turun cukup signifikan dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 12,07 persen.
Capaian tersebut menempatkan Lombok Tengah sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan terendah ketiga di Provinsi NTB, setelah Kota Mataram sebesar 10,55 persen dan Kota Bima sebesar 10,61 persen.
“Pada tahun 2026, kita menargetkan angka kemiskinan Lombok Tengah kembali turun menjadi sekitar 10,30 persen,” ujar Nursiah.
Meski tren kemiskinan menunjukkan penurunan, pemerintah daerah tetap memberikan perhatian terhadap sejumlah wilayah yang masih memiliki kantong kemiskinan cukup tinggi.
Kecamatan Pujut tercatat memiliki angka kemiskinan sebesar 11,77 persen atau sekitar 16.037 jiwa. Selanjutnya Kecamatan Jonggat sebesar 10,25 persen atau 13.960 jiwa, serta Kecamatan Praya Barat sebesar 10,17 persen atau 13.858 jiwa.
Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, Pemkab Lombok Tengah menerapkan strategi “3 Pintu” dalam penanggulangan kemiskinan pada 2026. Strategi ini dirancang agar intervensi pemerintah lebih terarah dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Pintu pertama diarahkan pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat. Program yang dilakukan antara lain melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Ketenagakerjaan, bantuan pangan, pasar murah, hingga bantuan langsung tunai.
Pintu kedua difokuskan pada peningkatan pendapatan masyarakat melalui pelatihan kerja, pengembangan UMKM dan IKM, sektor peternakan dan perikanan, serta program padat karya.
Sementara pintu ketiga diarahkan untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui perbaikan rumah tidak layak huni, penyediaan air minum dan sanitasi, serta peningkatan akses terhadap pendidikan.
Strategi tersebut diharapkan tidak sekadar menurunkan angka kemiskinan secara statistik, tetapi juga mampu mengurangi beban hidup masyarakat, membuka peluang pendapatan baru, serta meningkatkan kualitas hunian dan akses terhadap pelayanan dasar.
Kepala BPS Lombok Tengah Muhammad Jupri Sardi menjelaskan bahwa salah satu indikator dalam melihat kondisi kemiskinan berkaitan dengan tingkat konsumsi masyarakat miskin yang diperoleh berdasarkan hasil survei di lapangan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Lombok Tengah H. Lalu Firman Wijaya menekankan pentingnya kolaborasi seluruh perangkat daerah bersama Bapperida dalam mempercepat penanganan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem.
Menurutnya, setiap program penanggulangan kemiskinan harus menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Dengan demikian, intervensi pemerintah dapat dilakukan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Pemkab Lombok Tengah juga mendorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, dunia usaha, lembaga pelayanan publik, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dengan kolaborasi dan strategi yang terukur, pemerintah optimistis target penurunan angka kemiskinan menjadi 10,30 persen pada 2026 dapat diwujudkan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah secara berkelanjutan.
#LombokTengah #Kemiskinan #PemkabLombokTengah #Nursiah #Pembangunan #NTB
