Ketikjari.com – Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Rakornas tahun ini mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” dan dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Kegiatan tersebut menjadi forum koordinasi strategis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, serta para pemangku kepentingan dalam memperkuat sinergi untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang inklusif, mudah dijangkau, dan berkelanjutan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kehadiran Wakil Bupati Lombok Tengah dalam forum nasional tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat komitmen terhadap peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Langkah ini terutama ditujukan untuk mendukung masyarakat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sektor-sektor produktif yang memiliki potensi besar dalam menggerakkan perekonomian daerah.
Melalui penguatan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), pemerintah daerah diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha, meningkatkan pemanfaatan produk serta layanan jasa keuangan, sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi secara merata.
Bagi Kabupaten Lombok Tengah, perluasan akses keuangan memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan berbagai sektor unggulan, mulai dari UMKM, pertanian, hingga pariwisata. Ketiga sektor tersebut menjadi bagian dari potensi ekonomi daerah yang dapat terus dikembangkan untuk membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Akses terhadap layanan keuangan yang mudah, aman, dan terjangkau diharapkan dapat membantu pelaku UMKM memperoleh permodalan, meningkatkan kapasitas usaha, serta memperluas pasar. Sementara itu, sektor pertanian dan pariwisata juga membutuhkan dukungan pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pelaku usaha di masing-masing sektor.
Selain memperluas akses pembiayaan, peningkatan literasi keuangan juga menjadi aspek penting agar masyarakat dapat memahami dan memanfaatkan layanan keuangan secara bijak. Dengan demikian, inklusi keuangan tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah masyarakat yang menggunakan layanan keuangan formal, tetapi juga pada manfaat nyata yang dirasakan dalam kehidupan ekonomi sehari-hari.
Rakornas TPAKD 2026 diharapkan menghasilkan penguatan koordinasi serta langkah-langkah strategis yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah masing-masing.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu mempercepat pemerataan akses keuangan, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berkomitmen mendukung penguatan inklusi keuangan sebagai salah satu instrumen pembangunan daerah. Melalui kolaborasi dan program yang tepat sasaran, perluasan akses keuangan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya kesejahteraan yang lebih merata.
