Ketikjari.com– Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah meneguhkan komitmennya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas melalui kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi dan Gratifikasi, yang digelar selama tiga hari, 10–12 November 2025.
Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 ini mengusung tema “Satukan Aksi, Berantas Korupsi.”
Sosialisasi tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si., di hadapan para pejabat daerah dan peserta sosialisasi. Hadir pula Kasatgas Korsup Wilayah V KPK RI sebagai narasumber utama, bersama Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Dr. Putri Ayu Wulandari, S.H., M.H., dan Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah IPTU Luk Lukil Maqnun.Turut hadir jajaran Forkopimda, kepala OPD, pimpinan BUMN dan BUMD, serta anggota DPRD Lombok Tengah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Langkah Nyata Cegah Korupsi di Daerah
Inspektur Inspektorat Lombok Tengah, Lalu Aknal Afandi, M.M, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI agar seluruh pemerintah daerah berpartisipasi aktif dalam rangkaian Hari Antikorupsi Sedunia yang akan dipusatkan di Yogyakarta pada 6–9 Desember 2025.
“Melalui sosialisasi ini, kita ingin memperkuat integritas, transparansi, dan tanggung jawab di seluruh lini pemerintahan daerah. Pencegahan korupsi bukan hanya tugas lembaga penegak hukum, tapi tanggung jawab moral seluruh ASN,” ujarnya.
Kegiatan ini dibagi menjadi tiga sesi: hari pertama diikuti oleh para kepala desa dan lurah dengan tingkat kehadiran mencapai 98 persen, hari kedua diikuti oleh kepala OPD, DPRD, BUMN, dan BUMD, sementara hari terakhir diperuntukkan bagi kepala sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda.
Wabup Nursiah: Integritas Adalah Amanah
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr.H.M. Nursiah, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kerja masing-masing. Ia menilai, integritas adalah pondasi utama dalam mengelola pemerintahan yang bersih.
“APBD Lombok Tengah tahun 2025 mencapai Rp2,8 triliun. Itu bukan hak, melainkan amanah untuk melayani masyarakat. Harapan masyarakat besar, tapi yang lebih besar adalah tanggung jawab kita menjaga kepercayaan itu,” tegasnya.
Nursiah juga menyoroti perubahan pola pikir masyarakat Lombok Tengah yang kini semakin kritis dan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
“Masyarakat kita semakin melek informasi. Ada yang pasif menerima, ada yang aktif menanyakan, bahkan ada yang proaktif mengawasi dan melapor. Ini bukti bahwa kesadaran publik terhadap transparansi semakin tinggi,” ujarnya.
Kerja Bersih, Hati Bersih
Menutup sambutannya, Wakil Bupati mengingatkan bahwa pengawasan terhadap pejabat publik bukan hanya datang dari lembaga hukum dan masyarakat, tetapi juga dari Tuhan Yang Maha Melihat.
“Banyak yang mengawasi kita — KPK, kejaksaan, kepolisian, dan masyarakat. Tapi di atas semua itu, pengawasan tertinggi datang dari Allah SWT. Karena itu, mari kita bekerja dengan hati yang bersih dan niat yang lurus,” pesannya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berharap agar seluruh aparatur pemerintahan, mulai dari pimpinan hingga perangkat desa, semakin memahami pentingnya pencegahan korupsi dan membangun budaya kerja yang jujur, transparan, serta bertanggung jawab demi terwujudnya Lombok Tengah yang Bersih dan Berintegritas.
