Ketikjari..com — Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Salah satunya melalui penguatan kapasitas admin perangkat daerah dalam mengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR). Untuk itu, Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Admin SP4N-LAPOR pada Senin (3/11/2025) di Aula Dinas PUPR Lombok Tengah.
Kegiatan ini diikuti oleh admin LAPOR dari seluruh perangkat daerah dengan menghadirkan narasumber Pranata Humas Dinas Kominfo Kota Mataram, Nining Sulistiningsih Suwiyantana, S.Kom.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah, H. Lalu Firman Wijaya, ST., MT., saat membuka kegiatan menegaskan bahwa peran admin SP4N-LAPOR sangat menentukan cepat-lambatnya penanganan aduan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ke depan para admin perangkat daerah harus lebih aktif dalam mengelola aplikasi SP4N-LAPOR. Minimal cek tiga kali sehari. Saat ini semua kanal pengaduan masyarakat sudah terpusat di lapor.go.id, sehingga menjadi kewajiban untuk merespons dan menindaklanjuti dengan cepat,” tegasnya.
Sekda menekankan bahwa sistem pengaduan publik yang terintegrasi adalah instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Kepala Dinas Kominfo Lombok Tengah, Drs. H. Muhamad, menambahkan bahwa pihaknya akan terus mendampingi dan memantau kinerja admin setiap perangkat daerah.
“Kami berkomitmen memastikan setiap aduan yang masuk ditangani sesuai standar dan tepat waktu. Respons cepat bukan hanya kewajiban, tetapi juga bagian dari komitmen kita dalam mewujudkan good governance di Lombok Tengah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa koordinasi lintas perangkat daerah menjadi kunci dalam mempercepat penyelesaian pengaduan masyarakat.
Dalam pemaparannya, narasumber Nining Sulistiningsih menyampaikan bahwa SP4N-LAPOR dirancang untuk memudahkan masyarakat menyampaikan aspirasi, sekaligus memudahkan pemerintah dalam menindaklanjutinya secara terarah.
“Setiap laporan harus diproses sesuai SOP. Baik aduan baru maupun yang sudah ditindaklanjuti wajib terdokumentasi secara jelas. Fitur dalam aplikasi saat ini sangat mendukung proses pelaporan dan monitoring,” jelasnya.
Ia juga memberikan sejumlah praktik terbaik dan simulasi teknis agar para admin dapat bekerja lebih profesional serta konsisten dalam pengelolaan aduan.
Melalui bimtek ini, admin perangkat daerah diharapkan semakin memahami tata cara pengelolaan aduan secara efektif, sistematis, dan terintegrasi. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah optimistis peningkatan kapasitas admin akan berdampak langsung pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Dengan semangat pemerintahan yang cepat tanggap, Lombok Tengah berkomitmen menghadirkan layanan yang semakin responsif, transparan, dan berpihak pada kepentingan warga.
