Ketikjari.com – Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah,Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengadakan rapat Proyek Strategis Nasional (PSN), di Hotel Pullman Lombok Mandalika Beach Resort, pada 25/08/25
Rapat ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk mensinkronkan kebijakan di tingkat daerah demi kelancaran Proyek Strategis Nasional, serta diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang jelas mengenai besaran dan mekanisme tarif BPHTB, sehingga proyek yang di garap dibeberapa daerah dapat berjalan dengan lancar.
Pemerintah dari beberapa daerah, di antaranya Bupati Bandung, Bupati Lombok Tengah, Bupati Kupang, Bupati Maluku Tengah, Bupati Biak Munfor, Walikota Mataram, Walikota Kupang serta Walikota Ambon.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kesempatan itu, Bupati Pathul Bahri, menyampaikan pendapatnya tentang proyek strategis Nasional, “Transfer pusat ke daerah, di efisiensi sedemikian rupa. Di lain sisi pendapatan asli daerah, pajak dan distribusi daerah yang sudah di tentukan.
Bupati meminta kepada pemerintah pusat agar lebih memperhatikan daerah-daerah yang di dalamnya ada Proyek Strategis Nasional.
“Berbicara korporit sosial responsibility yang menjadi harapan, mungkin bisa menjadi perhatian pemerintah pusat, terhadap daerah-daerah yang termasuk didalamnya ada Proyek Strategis Nasional, sehingga tidak ada orang yang mengatakan kenapa ini di berikan lebih, kenapa ini di kurangi, karena kita merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Maka penting mungkin yang namanya transfer pusat ke daerah itu tidak ada efisiensinya bagi kami” tutupnya
