DPRD Loteng Bahas Payung Hukum dan Anggaran APBD 2024 dalam Rapat Paripurna

- Kontributor

Senin, 27 November 2023 - 09:53

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LOTENG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Lombok Tengah menggelar Rapat Paripurna membahas sejumlah agenda krusial bagi perkembangan daerah.

Laporan pansus mengenai payung hukum bagi Pemda Lombok Tengah dalam hal pajak dan retribusi menjadi salah satu poin utama yang disampaikan oleh Lalu Muhammad Iqbal.Ssnin (27/11)

Pansus menyampaikan hasil pembahasan yang mencakup perbaikan pada Pasal 7 terkait NJOP yang awalnya 100% menjadi paling rendah 20% dan paling tinggi 100% dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak, serta penyempurnaan tarif pelayanan kesehatan di dinas kesehatan dan RSUD Praya.

Pansus juga menetapkan kelanjutan pembahasan ranperda Nomor 1 Tahun 2016 mulai 28 November 2023 hingga 8 Desember 2023 sebagai langkah konkrit dalam menyempurnakan regulasi yang ada.

Agenda berlanjut dengan penyampaian laporan banggar DPRD Lombok Tengah oleh Legewarman. Hasil pembahasan banggar yang dilaksanakan sejak 14 hingga 24 November 2023 menggambarkan proyeksi pendapatan daerah sebesar 2 triliun 574 miliar. Komposisi pendapatan tersebut mencakup pendapatan asli daerah sebesar 315 miliar, pendapatan transfer 2,2 triliun, dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar 35 miliar.

Dalam konteks belanja daerah, direncanakan sebesar 2,5 triliun, dengan perbandingan yang menciptakan surplus sekitar 20 miliar. Pembiayaan daerah pada APBD tahun 2024 direncanakan nihil, sementara pengeluaran pembiayaan daerah sebesar 20 miliar, yang akan dialokasikan untuk pembiayaan cicilan pinjaman daerah.

Baca Juga :  Rumah Sakit Mandalika Asah Kesiapsiagaan Demi Keselamatan Masyarakat

Berdasarkan uraian di atas, struktur tancangan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2024 direncanakan dalam posisi berimbang. Hal ini mencerminkan keseriusan dan ketelitian DPRD Lombok Tengah dalam menyusun dan mengawal rencana pembangunan daerah.

Rapat Paripurna ini menjadi momentum penting dalam mengarahkan langkah strategis Pemerintah Daerah Lombok Tengah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Kami berharap semua hasil pembahasan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan daerah ini.

Berita Terkait

DPRD Lombok Tengah Sepakati Arah Kebijakan APBD 2027 dan Perubahan APBD 2026
Banggar Minta Tambahan Waktu Bahas KUA-PPAS 2027, DPRD Lombok Tengah Fokus Kawal Arah Anggaran Daerah
Jelang Paripurna, Banggar DPRD Lombok Tengah Tuntaskan Pembahasan APBD 2027
Komisi IV DPRD Lombok Tengah Bedah KUA-PPAS 2027, Fokus Tingkatkan Layanan Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial
Komisi I DPRD Bahas KUA-PPAS APBD 2027 Bersama OPD
DPRD dan Pemkab Lombok Tengah Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025,Perkuat Komitmen Tata Kelola Keuangan Daerah
DPRD Lombok Tengah Gelar Paripurna Jawaban Kepala Daerah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025
Fraksi-Fraksi DPRD Lombok Tengah Sampaikan Pemandangan Umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025

Berita Terkait

Jumat, 4 September 2026 - 22:21

ITDC Hadirkan Camping Ground Pertama untuk Penonton MotoGP Mandalika 2026

Kamis, 3 September 2026 - 11:51

Nyemulak Jadi Awal Kebangkitan Sade,Rekonstruksi Rumah Adat Dimulai

Senin, 31 Agustus 2026 - 09:13

Dapur Umum Poltekpar Lombok Tetap Siaga Layani Warga Terdampak Kebakaran Sade

Jumat, 28 Agustus 2026 - 08:08

Poltekpar Lombok Jadi Tuan Rumah Rakor Penanganan Dampak Kebakaran Desa Adat Sade

Kamis, 27 Agustus 2026 - 11:21

Didatangi Menteri Pariwisata RI, Warga Dusun Adat Sade Sampaikan Aspirasi

Rabu, 26 Agustus 2026 - 08:42

Poltekpar Lombok Terjunkan Mahasiswa dan Dosen Bantu Dapur Umum Sade

Rabu, 26 Agustus 2026 - 08:41

Poltekpar Lombok Peduli Sade,Hadir di Tengah Pemulihan Pascakebakaran

Rabu, 26 Agustus 2026 - 02:05

Poltekpar Lombok Salurkan Sembako untuk Warga Terdampak Kebakaran Sade

Berita Terbaru