Ketikjari.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025
Capaian ini menjadi istimewa karena merupakan opini WTP ke-14 yang diraih secara berturut-turut oleh Pemkab Lombok Tengah, sekaligus menegaskan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Auditorium Djoni Kirmanto Lantai 3 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, Senin (25/5/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
LHP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTB, Dr. Suparwadi, dan diterima Bupati Lombok Tengah, H. L. Pathul Bahri.
Bupati Pathul Bahri menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah atas kerja keras dan komitmen bersama dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 14 tahun berturut-turut merupakan hasil sinergi seluruh elemen pemerintahan yang terus berupaya meningkatkan integritas, profesionalisme, serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
“Opini WTP ini adalah bentuk kepercayaan dan penghargaan atas kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Prestasi ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Pathul Bahri.
Bupati Dua Periode ini juga menegaskan, capaian tersebut bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan tanggung jawab untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan agar semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Pemkab Lombok Tengah, lanjutnya, akan terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik guna mendukung percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Raihan opini WTP ke-14 ini sekaligus menjadi indikator bahwa pengelolaan anggaran di Kabupaten Lombok Tengah berjalan dengan baik dan konsisten dalam koridor akuntabilitas publik.
