Ketikjati.com – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah, Drs. H.Lalu Herdan, M.Si.,menekan entingnya pemanfaatan teknologi informasi yang diimbangi dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang profesional dan modern.
Hal tersebut disampaikan saat dirinya menjadi narasumber dalam kegiatan pembinaan lembaga dalam pengutamaan bahasa negara yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Rabu (22/4/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Amphi Teater Politeknik Pariwisata Lombok dan diikuti oleh peserta dari berbagai unsur, mulai dari lembaga pemerintahan, institusi pendidikan, hingga sektor swasta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam paparannya, Herdan menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi harus dimanfaatkan secara optimal oleh instansi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta efektivitas kerja birokrasi.
Menurutnya, teknologi dapat membantu memperbaiki tata kelola administrasi pemerintahan, termasuk dalam penyusunan naskah dinas yang lebih tertib, sistematis, dan sesuai dengan standar yang berlaku.
“Pemanfaatan teknologi informasi harus menjadi bagian dari budaya kerja pemerintahan. Dengan teknologi, penyusunan naskah dinas dapat dilakukan secara lebih tertib dan efisien, sekaligus mempercepat penyebaran informasi kepada masyarakat,” ujar Herdan.
Herdan menambahkan bahwa penggunaan teknologi harus tetap dibarengi dengan pengutamaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dalam setiap komunikasi resmi pemerintahan.
“Bahasa Indonesia yang baik dan benar harus tetap menjadi dasar dalam setiap komunikasi resmi. Teknologi hanyalah alat, tetapi kualitas bahasa menentukan kejelasan dan kredibilitas informasi yang disampaikan kepada publik,” tegasnya.
Kgiatan ini, diharapkan seluruh lembaga, baik pemerintah maupun nonpemerintah, semakin meningkatkan kesadaran dalam mengutamakan penggunaan bahasa negara dalam administrasi dan komunikasi resmi.
Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi juga diharapkan dapat semakin dioptimalkan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan akuntabel.
