Ketikjari.com – Kerusakan jalan dan banjir setiap musim hujan tiba,masih menjadi persoalan yang menyedihkan bagi warga Desa Kateng, Praya Barat, Lombok Tengah NTB. Pasalnya jalan tanah sepanjang 3 Km peghubung sejak dibangun pada tahun 1971 hingga kini belum mendapat perhatian pemerintah NTB.
Idham Halid, warga setempat mengaku kecewa dengan tidak adanya perhatian dari pemerintah baik desa, Kabupaten maupun Propinsi untuk berupaya memperbaiki jalan yang di lalui oleh masyarakat yang berada di delapan dusun. Padahal jalan ini satu – satunya akses warga setempat untuk mencari nafkah dan juga menuju beberapa sekolah di wilayah sekitar. “Sudah sekian lama jalan ini tidak ada perhatian dari pemerintah desa, kabupaten, bahkan Propinsi,” katanya Sabtu (28/12).
Tidak hanya Idham Halid, namun Yasir Arafat juga mengaku sangat prihatin atas kondisi jalan yang belum diperbaiki sama sekali padahal jalan ini sangat vital utuk dilalui masyarakat. Terlebih lagi pada musim hujan jalan becek dan licin bahkan banjir pada dua jembatan yang berada di ruas jalan menuju Embung Bombas ini. “Kalau musim hujan tiba banyak warga yang jatuh terpeleset wajib hukumnya banjir dan tidak bisa di lalui masyarakat untuk beraktifitas,” kesalnya.
Menurutnya, musim hujan tahun ini kondisi jalan dan jembatan setempat makin parah lantaran banyaknya sampah kayu yang nyangkut pada jembatan yang tidak bisa di angkat dengan tenaga manual dan sangat membutuhkan alat berat eksavator, namun hingga terjadinya banjir belum ada respon positif dari pemerintah. “Warga kami sudah laporkan kondisi ini ke Pemerintah daerah melalui Call Canter 112 maupun dinas terkait namun tidak ada solusi yang menjanjikan,” tegasnya.
Sekarang paska banjir lanjut Yasir Arafat kondisi jembatan makin memprihatinkan karena dua sisi jembatan sudah berlubang dan harus mendapat respon secepatnya karena sewaktu waktu dapat mengancam hambruknya jembatan
Secara terpisah, Ketua DPRD Lombok Tengah Lalu Ramdhan berencana akan melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait yang dalam hal ini dinas PUPR setempat untuk segera turun ke lapangan dan mencari solusi terbaik bagi masyarakat. ” Senin saya jadwalkan untuk memanggil dinas terkait, ” katanya.
Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah HL Sarjana, kondisi jalan rusak seperti ini selalu menjadi masukan dari warga setiap kali melakukan reses di wilayah setempat. Namun kendala yang ada status jalan yang masih menjadi tanggung jawab BWS (Balai Wilayah Sungai) NTB menyebabkan belum bisa kami kerjakan.
Menurut dewan asal desa Mangkung ini,dalam waktu dekat akan turun melakukan monev guna melihat secara langsung kerusakan jembatan dan jalan di lapangan, guna mencari solusi terbaik demi untuk masyarakat dan akan mengajak
pihak terkait. “Jika nanti pihak BWS tidak bisa tanggung jawab atau abaikan karena banyaknya ruas jalan yang harus dikerjakan
kedepan pihaknya akan usulkan melalui dana Pokir,” tegasnya.
